- Rejection Sanctions,
- Covid-19 Vaccine,
- Protection
Copyright (c) 2022 Damai Yanti Zulfatal Mawa, Noor Fatimah Mediawati, Rifqi Ridlo Phahlevy, Emy Rosnawati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Abstract
Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Combating the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic. The method used is normative using a statute approach, which is carried out by reviewing all laws and regulations related to this research. Collecting data from this study through primary legal materials consisting of legislation, official records or minutes in the making of legislation and judges' decisions. Meanwhile, secondary legal materials are in the form of textbooks, legal dictionaries, legal journals, and comments on court decisions. Is the refusal of a Covid-19 vaccine a violation of human rights law? And is refusing the Covid-19 vaccine a violation of the Health Quarantine Act? From this study, it can be concluded that the application of sanctions for the rejection of the COVID-19 vaccine is a form of legal protection for the community, as a form of effort to prevent the spread of the corona virus. Where the government has an obligation to protect the public from the risk of transmission of the covid-19 disease outbreak. Keywords - rejection sanctions, covid-19 vaccine, protection.
Downloads
Metrics
References
- Wawan Sulistiyadi. 2019. “Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksin Miningitis Meningokokus Untuk Jamaah Umrah Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap”. Jurnal Idea Hukum. Vol. 5. No. 2. hal. 2.
- Muchammad Bayu Tejo Sampurno, Tri Cahyo Kusumandyoko, dan Muh Ariffudin Islam. 2020. “Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi Covid-19”. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol. 7. No. 6. hal. 530.
- Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, dan Irfa Ronaboyd. Febuari 2021. “Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Pertanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 17. No. 1. hal. 36.
- Rochani Nani Rahayu, dan Sensusiyati. Febuari 2021. “Vaksin Covid 19 Di Indonesia : Analisis Berita Hoax”. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora. Vol. 2. No. 07. hal. 40-41.
- Nurul Qamar, Muhammad `1Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan Farah Syah Rezah. 18 Agustus 2020. “Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)”. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). hal. 6.
- Sirajuddin dan Winardi. Agustus 2015. “Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia”. Malang: Setara Press. hal. 228.
- Fauzan Khairazi. Januari 2015. “Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. Jurnal Inovatif. Vol. VIII. No. 1. hal. 73.
- Yuli Asmara Triputra. April 2017. “Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Belandaskan Pancasila”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 24. No. 2. hal. 288-289.
- Ibid. hal. 289-290.
- Bambang Heri Supriyanto. Maret 2014. “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia”. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol. 2. No. 3. hal. 153.
- M. Aris Munandar, Audyna Mayasari Muin, dan Hijrah Adhyanti Mirzana. Febuari 2021. “Telah Ketentuan Pidana Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Bagi Kesehatan Notaris Dan Masyarakat Era Pandemi Covid-19”. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol. 5. No. 1. hal. 80.
- Yusufa Ibnu Sina Setiawan. April 2020. “Penetapan Kekarantina Wilayah Menurut Pandangan Legal Positivisme Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19”. https://osf.io/zfg6x/. hal. 2.
- Ibid. hal. 3.
- Moh. Unais Ali Maulana. Juli 2021. “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Coronavirus Disease 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan”. Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. vol. 17. No. 17. hal. 2537-2538.
- Ibid. hal. 2538-2539.