Enforcement Of The Practice Of Illegal Fees (Illegal Fees) In The Vehicle Inspection Penegakan Hukum Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam Uji KIR
- Law Enforcement,
- Illegal Charges,
- Motor Vehicle Testing
Copyright (c) 2021 Vendira De Pradhista, Emy Rosnawati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Abstract
The KIR test is a mandatory requirement for certain public vehicles to test the feasibility of operating on the road, the KIR test mechanism implemented at the Transportation Service in several regions in Indonesia still has a series of problems. One of them is illegal levies at the stage of tapping the KIR test number for new cars. This problem is indicated to have occurred at the Transportation Agency of Sidoarjo Regency, where illegal levies occurred with the updated KIR test mechanism. This writing discusses how to enforce the law on extortion, why it can happen in the updated KIR test mechanism, then whether law enforcement carried out by the perpetrators is in accordance with legal provisions. This writing uses a sociolegal research method with a sociological juridical approach, through inductive analysis, aiming to answer legal issues in this paper. The results of the study explain that law enforcement on illegal levies has not been implemented according to legal provisions due to several factors, also because illegal levies are not known by internal parties due to the lack of supervision during implementation.
Downloads
Metrics
References
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Supirman, Murdani, “Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Kelayakan
- Bus Berdasarkan Uji Kir Menggunakan Metode Promethee II”, Vol. 7 No. 2, Jurikom, 2 April 2020 hlm. 2
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII, Bab XXIV dan Bab XXVIII
- Prof. Dr. Rachmad Baro, Penelitian hukum Non-Doktrinal, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2016, hlm. 1
- Dr. Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum, Makassar, CV. Social Politic, 2020, hlm. 5
- Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan tesis, Yogyakarta Suara Media, 2015, hlm. 9
- UU no 21 Tahun 2001 Pasal 12 huruf e
- KUHP Bab XXIII – Pemerasan Dan Pengancaman
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Pasal 4
- Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar
- Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2011 Tentang Non Pegawai Negeri Sipil satuan kerja Perangkat Daerah di bidang layanan umum Daerah
- QS. AL. Nisa (1)
- QS. AL. Asy Syura (42)
- Sjahfrien, Juni, “Say No To Korupsi”, Jakarta, Visi Media, 2012, hlm. 3
- Yudadibarata, Yola Pitaloka, ”Kebijakan Kriminal Terhadap Pungutan Liar”, Jiaganis, 2018, hlm. 8
- Abdul Latif, “Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi”, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 44
- Pandji Ndaru, Widodo, dkk, “Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalan Pelayanan Publik”, Masalah-Masalah Hukum, Surakarta, 2019 Vol 1, hlm. 64
- Hariawan Bihamding, “Perspektif Korupsi Dari Akar Penyebabnya”, Yogyakarta, Deepublish, 2017, hlm, 71
- Ibrahim, Hot. ”Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli”, Yogyakarta, Deepublish, 2017, hlm. 51
- Hariawan Bihamding, “Perspektif Korupsi Dari Akar Penyebabnya”, Yogyakarta, Deepublish, 2017, hlm, 79
- Sjahfrien, Juni, “Say No To Korupsi”, Jakarta, Visi Media, 2012, hlm. 36
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXIII (Pemerasan dan Pengancaman)
- Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2011 Tentang Non Pegawai Negeri Sipil satuan kerja Perangkat Daerah di bidang layanan umum Daerah