Criminal Liability for Large-scale Social Distancing Violations
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar
-
(1) Apriliya Nursyabani Bachtyar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Indonesia
(2) * Mochammad Tanzil Multazam
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Indonesia
(*) Corresponding Author
Abstract
The legal politics of establishing large-scale social restriction regulations in the context of accelerating the handling of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) which was formed in 2020. In this case, the legal politics has the flavor of punishment, which is reflected in the arrangement of criminal sanctions. In its determination, referring to the error is included in the qualification of an action that can be subject to criminal sanctions or not. The purpose of this paper is to describe the regulation of criminal sanctions in large-scale social restrictions regulationsn in order to accerlerate the handling of the Covid-19 virus. The type of research used is normative research with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The result found that there are large-scale social restriction regulations that refer to unlawful acts which in imposing sanctions are regulated in Article 93 of Law Number 6 of 2018 concering Health Quarantine with a maximum imprisonment of 1 (one) year and a fine of Rp.100.000.000.0,- (one hundred million rupiah).
Downloads
Metrics
References
S. Bias Cahyo Purnomo and Hartanto, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Berusia Lanjut. Skripsi Thesis., Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
d. M. D. C. Pane, “Virus Corona,” https://www.alodokter.com/virus-corona, 2020.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Jakarta, 2018.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 2020.
D. Herdiana, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19),” DECISION: Jurnal Administrasi Publik, vol. 2, no. 2, p. 2, 2020.
Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur, 2020.
M. Fajar dan Y. Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan IV, 2017.
Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
Sudarto, Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan, Kertas Kerja Lokakarya Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional, BPHN, 1982.
Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
A. Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar), Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia, 2012.
H. Amrani dan d. M. Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
“Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor:1010/Pid.Sus/2020/PN.Mjl,” 2020.
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur, 2020.
Copyright (c) 2021 Apriliya Nursya’bani Bachtyar, Muhammad Tanzil Multazam
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
