- Accountability,
- BUMDES,
- Good Governance,
- Transparancy
Copyright (c) 2020 Masiyah Kholmi, Diding Suhardi, Ahmad Waluya Jati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Abstract
This study aims to understanding the good governance based on perspective of Head of Community and Village Empowerment Agency (DPMD). Informants in this research are the Head of Division, Section Head, and community economic business development staff who can represent the research unit in the understanding of good governance in DPMD Jombang Regency. The study was conducted with in-depth interviews with the help of a questionnaire. Data analysis using descriptive qualitative. The results of this study indicate that the Village-Owned Enterprises (BUMDes) are professionally managed, the BUMDes management has the capacity, is able to compile a master plan, understand business, governance refers to guidelines for establishing BUMDes based on Permendes and has Standard Operating Procedures (SOP). BUMDes is managed separately from the village government and there is not much interference from the village government, without being influenced by the pressures of other parties' policies, and can carry out their duties proportionally and can be accounted for. The principles of BUMDES governance include transparency, accountability, responsibility, independence, participation, effective and efficient, and sustainable.
Downloads
Metrics
References
- Agunggunanto, E.Y. dkk. 2016. Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol 13, No.1.
- Asti dan Cholid, Irfan. 2018. Persepsi dan Partisipasi Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pengembangan BUMDes di Kecamatan Kendawangan. Jurnal Agribisnis Indonesia. Vol 6 No. 1 Juni.
- Kholmi, M., Jati, A.W., Diding, S. 2018. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Menuju Desa Mandiri Ekonomi. Jurnal Ekonomi Pembangunan, issue 02. Vol. 16. Desember.
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, Winarna, J. (2016). Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Menuju Desa Mandiri. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 16 No. 1, Februari; 37-45.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Putra, Anom Surya. 2015. Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa. Kemnetrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Purnamasari, H., dkk. (2016). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Jurnal Politikom Indonesiana Vol. 1. No. Desember.
- Ridlwan, Zulkarnain. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pembangun Perekonomian Desa. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3 Juli-September. ISSN 1978-5186.
- Ramadana, C. B, Ribawanto, H., Suwondo. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Komite Nasional Kebijakan Governanace. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) Indonesia. Jakarta.