Abstract

This quantitative study investigates the impact of budget preparation participation and budget target clarity on the performance of regional apparatus organizations (OPDs) in Sidoarjo Regency, Indonesia, with organizational commitment as a moderating variable. Utilizing SmartPLS version 3.0, data was collected from 78 respondents across 26 OPDs using purposive sampling. Findings reveal that both budget preparation participation and budget target clarity significantly influence OPD performance, while organizational commitment moderates the effect of budget target clarity but not budget preparation participation. The study underscores the importance of active participation in budgeting processes and clear budget targets in enhancing OPD performance, offering valuable insights for policymakers and organizational leaders aiming to optimize budgeting practices and bolster organizational effectiveness.

Highlights:

1. Budget involvement enhances OPD performance.
2. Organizational commitment moderates budget clarity's effect.
3. Findings inform policy for optimizing organizational effectiveness.

Keywords: Budgeting, Organizational Commitment, OPD Performance, SmartPLS, Sidoarjo Regency.

Pendahuluan

Sebagai organisasi sektor publik, apalagi seperti pemerintah daerah seharusnya bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memajukan pemerintahan agar dapat memenuhi semua tuntutan lingkungan dengan berusaha memberikan layanan yang terbaik secara akuntabel dan transparan [1]. Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial [2]. Kinerja merupakan suatu capaian dalam melaksanakan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi [3]. Kinerja dinilai baik jika sesuai dengan pencapaian sasaran anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran [4]. Oleh karena itu, kinerja aparatur pemerintah diukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam memenuhi tugasnya. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui penerapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas non keuangan. Mengukur akuntabilitas kinerja keuangan dapat diukur melalui laporan keuangan yang disusun pada setiap akhir periode. Sementara itu, akuntabilitas kinerja non keuangan dapat diukur melalui penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut. Sistem yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja adalah SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014. SAKIP merupakan serangkaian kegiatan, alat dan proses yang dirancang untuk menentukan dan mengukur kinerja instansi pemerintah secara sistematis, serta untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menggabungkan, dan melaporkan data untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah [5]. Dengan adanya SAKIP ini sangat bermanfaat untuk menciptakan kebersamaan dan integritas di setiap organisasi perangkat daerah, sehingga tidak hanya merencanakan program tetapi juga melaksanakan dan mengevaluasinya.

Adapun fenomena yang berkaitan dengan kinerja organisasi perangkat daerah yang mana ini sudah terjadi di daerah kita sendiri yaitu Kabupaten Sidoarjo. Yang mana di daerah Kabupaten Sidoarjo ini sudah dilakukan penilaian melalui SAKIP yang dilakukan oleh Kementrian PANRB dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016, Kabupaten Sidoarjo hanya memperoleh skor 64,04 pada predikat B. Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan nilai dan juga predikat sebesar 71,69 dengan predikat BB. Kemudian nilai Kabupaten Sidoarjo meningkat menjadi 80,04 dengan predikat A pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019, nilai Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan menjadi 77,26 dengan predikat BB. Dan terakhir, Kabupaten Sidoarjo mencatat kenaikan sebesar 78,38 pada tahun 2020 dan masih dalam peringkat BB.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo telah memperkenalkan SAKIP sebagai implementasi manajemen kinerja sektor publik. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Sidoarjo setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan, atau bisa dikatakan masih belum optimal dalam kinerjanya. Dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa terdapat hal-hal yang mempengaruhi kinerja organisasi perangkat daerah, seperti: partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran adalah proses yang melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan, pegawai yang lebih memahami apa yang di kerjakan dan mengetahui sasaran anggarannya [6]. Ikut dalam menyusun anggaran ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan motivasi dalam mencapai tujuan dan akan meningkatkan kinerja. Menurut hasil penelitian [7], [8] dan [9] menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Artinya, semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran, maka semakin tinggi pula kinerja manajerial pada SKPD. Namun, penelitian yang dilakukan [10] justru menunjukkan bahwa partisipasi anggaran secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja Dinas Pertanian Provinsi Lampung.

Selain keterlibatan dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran juga dapat mempengaruhi kinerja organisasi perangkat daerah. Kejelasan sasaran anggaran yaitu sasaran ditetapkan secara jelas dan spesifik sehingga mereka yang bertanggung jawab dapat memahami tujuan anggaran tersebut [11]. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan dalam pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnnya. Menurut hasil penelitian [12] dan [13] menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini menunjukkan semakin jelas dan spesifik sasaran anggaran yang ditetapkan maka semakin baik aparatur SKPD memahami maksud dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga membantu meningkatkan kinerja perangkat pemerintahan itu sendiri. Sedangkan penelitian [14] menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Hal ini menunjukkan bahwa aparat belum menyusun anggaran yang sesuai sehingga hasil yang di dapat belum jelas dan spesifik. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Pendekatan kontijensi memungkinkan adanya variabel lain (contingensi variables) yang bersifat kondisional, salah satunya adalah variabel moderating atau intervening.

Komitmen organisasi disini merupakan variabel moderasi (moderating variable), variabel moderasi adalah variabel yang memengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk melakukan sesuatu untuk mendukung keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuannya untuk menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan mereka sendiri [3]. Komitmen organisasi yang tinggi diperlukan dalam organisasi karena terciptannya komitmen yang tinggi berdampak pada situasi kerja yang profesional. Komitmen organisasi yang kuat memotivasi pegawai untuk bekerja keras mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Menurut hasil penelitian [15] menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial PT. Uphus Khamang Indonesia. Dengan kata lain, semakin tinggi komitmen organisasi maka semakin tinggi pula kinerja karyawan yang dihasilkan. Sedangkan hasil penelitian tersebut berbeda dengan [16] yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengarus secara signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa aparatur desa yang hanya bekerja dan kurang senang bekerja di dalam organisasi.

Penelitian ini didasarkan pada teori penetapan tujuan (goal setting theory) yang dikemukakan oleh Edwin Locke di tahun 1978. Teori ini menekankan pentingnya korelasi antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Keterkaitan antara teori penetapan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal, maka harus ada keselarasan antara tujuan organisasi dan tujuan individu. Dimana individu yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang sasaran anggaran dengan jelas lebih baik daripada individu yang tidak berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang sasaran anggaran.

Penelitian ini mengacu pada [17] sehingga terdapat kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, seperti pada penggunaan variabel independen untuk partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran. Selain itu, objek penelitian pada pemerintah juga digunakan dalam penelitian yang sedang berlangsung. Pembeda pada penelitian ini terletak pada penambahan variabel moderasi yaitu komitmen organisasi. Pengujian data saat ini menggunakan Partial Lest Square (PLS) versi 3.0 sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan SPSS. Selain itu, penelitian ini objeknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo yang pernah terlibat dalam penyusunan anggaran, sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo, untuk mengetahui kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo, untuk mengetahui komitmen organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo, untuk mengetahui komitmen organisasi memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam ilmu akuntansi dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Partisipasi penyusunan anggaran adalah suatu proses yang mengikut sertakan manajer dan pegawai dalam penyusunan anggaran untuk mempermudah menentukan tujuan anggaran yang akan di capai [18]. Keterlibatan dalam penganggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi ketika tujuan direncanakan dan disepakati secara partisipatif. Oleh karena itu, pegawai menyadari tujuan mereka dan mengambil tanggung jawab pribadi atas pencapaian mereka dengan berpartisipasi dalam proses anggaran. Penelitian terdahulu yang dilakukan [19] dan [20] menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan penelitian [21] menunjukkan hasil partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama yang akan dirumuskan yaitu:

H₁: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Kejelasan sasaran anggaran adalah menggambarkan sejauh mana tujuan anggaran disajikan secara jelas dan spesifik sehingga penanggung jawab pelaksanaan anggaran memahami anggaran tersebut [8]. Tujuan yang jelas akan membantu aparat pelaksanaan anggaran untuk mencapai target pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran anggaran yang jelas juga mempermudah penetapan sasaran anggaran organisasi. Penelitian terdahulu yang dilakukan [22] dan [23] menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial OPD. Sedangkan penelitian [7] menunjukkan hasil kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kedua yang akan dirumuskan yaitu:

H₂: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Yang Dimoderasi Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah motivasi yang berasal dari diri individu untuk melakukan sesuatu guna mendukung keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuannya dan mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan diri sendiri [11]. Anggaran yang memadai tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung (memoderasi) melalui komitmen organisasi. Komitmen yang tinggi membuat seseorang lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadinya. Sedangkan komitmen yang rendah membuat seseorang bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya. Penelitian terdahulu yang dilakukan [24] menyatakan bahwa komitmen organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Sedangkan penelitian [25] menunjukkan hasil komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga yang akan dirumuskan yaitu:

H₃: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yang dimoderasi komitmen organisasi.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Yang Dimoderasi Komitmen Organisasi

Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial yaitu komitmen organisasi [9]. Komitmen yang kuat menunjukkan kepercayaan dan motivasi terhadap nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Mencapai tujuan organisasi juga memiliki sikap positif dan melakukan yang terbaik untuk kebaikan organisasi adalah hal penting bagi individu yang memiliki komitmen tinggi. Individu yang memiliki komitmen dalam pekerjaan akan menghidari kesenjangan anggaran dan menggunakan data untuk membuat anggaran lebih akurat. Di sisi lain, individu dengan komitmen rendah cenderung tidak membagi informasi yang dimilikinya kepada atasannya karena bawahannya tidak serius dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian terdahulu yang dilakukan [26] menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai moderasi pada pemerintah daerah Kabupaten Maros. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis keempat yang akan dirumuskan yaitu:

H₄: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yang dimoderasi komitmen organisasi.

Figure 1.Kerangka Konseptual Penelitian

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek apa adanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena data yang diperoleh berupa angka dan menganalisis data dengan menggunakan metode statistik. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sidoarjo, seperti Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerja Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Satpol PP yang berjumlah 20 Dinas dan 6 Badan antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pelayanan Pajak Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Berikut kriteria teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling seperti di bawah ini:

1. Pejabat struktural yang menjabat sebagai kepala dinas/badan, sekretaris/sederajat sekretaris, kabid/kasubid/kasubag perencanaan dan keuangan;

2. Pegawai di SKPD pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran;

3. Pegawai yang telah bekerja minimal selama 1 tahun.

Berdasarkan kriteria tersebut diambil 3 (tiga) sampel dari masing-masing Dinas atau Badan, sehingga total sampel sebanyak 78 responden. Sampel ini dipilih karena pegawai pada posisi tersebut terlibat dalam koordinasi pelaksanaan anggaran, evaluasi anggaran serta penyusunan dan pelaporan.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer. Data primer merupakan suatu data yang dikumpulkan langsung dari tempat dilaksanakannya penelitian [27]. Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari hasil pengumpulan jawaban atas kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan kuesioner. Kuesioner kemudian dibagikan secara langsung kepada responden melalui form angket dengan tipe pertanyaan closed-ended questions. Skala likert dengan 5 poin digunakan untuk mengukur kuesioner yang dibagikan kepada responden. Untuk menganalisis data kuantitatif dalam penelitian ini, maka jawaban responden diberikan nilai sebagai berikut:

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan SmartPLS versi 3.0. PLS (partial least square) yaitu analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang dapat digunakan untuk menguji model pengukuran dan model struktural secara bersamaan [28].

Model Pengukuran ( Outer Model )

Model pengukuran (outer model) adalah hubungan antara indikator dan variabel latennya. Model pengukuranini menjelaskan cara mengukur validitas dan reliabilitas dari indikator dengan menggunakan konstruk atau variabel. Validitas dapat dinilai dengan cara melihat hasil nilai convergent validity dan discriminant validity. Pada saat yang sama, reliabilitas dapat dinilai dengan cara melihat hasil nilai composite reliability dan cronbach’s alpha.

Model Struktural ( Inner Model )

Model struktural (inner model) merupakan hubungan antara satu variabel laten dengan variabel laten lainnya. Model struktural ini dapat digunakan untuk melihat nilai signifikansi, hubungan antara konstruk, serta R-square pada model penelitian. Dalam model struktural ini, R-square digunakan untuk mengevaluasi konstruk dependen.

Teknik Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan uji t. Nilai uji t dilakukan pada signifikan 5% (0,05). Pengujian hipotesis menggunakan kriteria jika nilai T-statistics > 1,96 dan nilai P-values < 0,05 maka hipotesis diterima (signifikan). Sedangkan jika nilai T-statistics < 1,96 dan nilai P-values > 0,05 maka hipotesis ditolak (tidak signifikan).

Hasil dan Pembahasan

HASIL

Pada penelitian ini PLS versi 3.0 digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hubungan variabel independen, variabel dependen dan variabel moderasi. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap outer model. Berikut hasil dari pengujian outer model dengan menggunakan SmartPLS versi 3.0:

Figure 2.Nilai Outer Model

Uji Outer Mode l

Uji Validitas - Convergent Validity

Convergent validity dilakukan dengan cara melihat nilai loading factor. Dimana batas nilai loading factor yang digunakan adalah 0,07. Jika nilai loading factor < 0,07 maka indikator tersebut harus dikeluarkan dari model. Bedasarkan hasil yang terdapat pada Gambar 2 bahwa indikator tersebut memiliki nilai loading factor > 0,07, maka setiap indikator pada konstruk memiliki convergent validity yang baik. Namun, masih ada beberapa nilai loading factor < 0,07 sehingga terdapat indikator pada konstruk harus ada yang dieliminasi dari model.

Uji Validitas - Discriminant Validity

Discriminant validity dilakukan dengan cara melihat nilai cross loading. Dimana suatu indikator dikatakan memenuhi discriminant validity apabila nilai cross loading indikator pada variabel memiliki nilai yang paling tinggi daripada indikator variabel lainnya. Berdasarkan hasil pada Tabel 3 terlihat bahwa indikator yang digunakan sudah memiliki discriminant validity yang baik dalam menyusun variabel masing-masing. Selain menggunakan nilai loading factor dan cross loading, hal ini juga dapat dilihat dari Average Variance Extracted (AVE). Bahkan dengan nilai AVE > 0,50 dapat diasumsikan bahwa indikator (kontruk) tersebut dapat dinyatakan memiliki discriminant validity yang baik. Berdasarkan Tabel 4 diketahui nilai AVE partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, kinerja organisasi perangkat daerah dan komitmen organisasi diketahui > 0,50, maka dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki validity yang baik.

Uji Reliabilitas - Composite Reliability Dan Cronbach’s Alpha

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai composite reliability dan cronbach’s alpha. Berdasarkan hasil yang terdapat pada Tabel 4 diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai composite reliability > 0,70 dan nilai chonbach’s alpha > 0,50. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Uji Inner Model

Berdasarkan pengolahan data diperoleh nilai R-square sebagai berikut:

Pada Tabel 5, nilai R-square variabel kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) diperoleh sebesar 0,755. Nilai tersebut mengartikan variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi hanya mampu menjelaskan konstruk kinerja organisasi perangkat daerah sekitar 75,5%, selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dapat dilakukan dengan cara melihat nilai T-statistics dan nilai P-values. Uji hipotesis dikatakan diterima (signifikan) jika nilai T-statistics > 1,96 dan nilai P-values < 0,05. Sedangkan jika nilai T-statistics < 1,96 dan nilai P-values > 0,05 maka hipotesis ditolak (tidak signifikan). Berikut hasil dari pengujian hipotesisdengan menggunakan SmartPLS versi 3.0:

PEMBAHASAN

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SmartPLS versi 3.0. Diketahui bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo dengan nilai T-statistics sebesar 3,158 > 1,96 dengan nilai P-values 0,002 < 0,05. Hal ini menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran harus dilakukan secara jelas yang berorientasi pada sasaran. Kunci keberhasilan organisasi yaitu semua pegawai dapat mengutarakan pendapatnya, sehingga sasaran dapat tercapai dengan mudah. Semakin tinggi partisipasi dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi pula kinerja organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, jika pegawai tingkat atas mempunyai partisipasi yang tinggi, maka pegawai tingkat bawah juga lebih banyak terlibat dalam penganggaran yang dapat menghasilkan sasaran yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [24] dan [31] yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin banyak pegawai berpartisipasi dalam pencapaian tujuan organisasi maka semakin baik kinerja yang dihasilkan.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SmartPLS versi 3.0. Diketahui bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo dengan nilai T-statistics sebesar 4,485 > 1,96 dengan nilai P-values 0,000 < 0,05. Hal ini menyatakan bahwa sasaran anggaran yang jelas dan spesifik, akan mempermudah organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sasaran anggaran yang jelas maka pemerintahan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik meskipun kinerja organisasi sudah baik. Kunci keberhasilan organisasi yaitu jika seluruh pegawai dapat memahami secara jelas sasaran anggaran, maka akan mempermudah suatu pegawai organisasi untuk bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran maka akan semakin tinggi juga kinerja organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu pegawai tingkat atas maupun tingkat bawah sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk meningkatkan kinerja guna pencapaian tujuan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian [17] yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Hal ini berarti bahwa semakin jelas dan spesifik sasaran anggaran yang ditetapkan, semakin baik pegawai pemerintah akan memahami tujuan dan sasaran apa yang perlu dicapai untuk membantu meningkatkan kinerja.

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Yang Dimoderasi Komitmen Organisasi

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SmartPLS versi 3.0. Diketahui komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo dengan nilai T-statistics sebesar 0,807 < 1,96 dengan nilai P-values 0,420 > 0,05. Dari hasil tersebut menunjukkan semua pegawai bekerja tetapi tidak semua pegawai pemerintah memiliki kesempatan dalam penyusunan anggaran, tinggi rendahnya komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh partisipasi penyusun anggaran terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [32] yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kota Semarang yang dimoderasi komitmen organisasi.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Yang Dimoderasi Komitmen Organisasi

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SmartPLS versi 3.0. Diketahui komitmen organisasi memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo dengan nilai T-statistics sebesar 2,304 > 1,96 dengan nilai P-values 0,022 < 0,05. Hal ini menyatakan bahwa komitmen organisasi suatu daerah di pengaruhi oleh ketidakjelasan peran dan kepercayaan organisasional. Ketidak jelasan peran ini membawa dampak pada organisasi dimana pegawai yang memiliki komitmen tinggi maka pegawai itu harus mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi. Sedangkan bila pegawai itu memiliki komitmen rendah maka pegawai itu lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan organisasi. Sehingga menciptakan keseimbangan yang membuat peningkatan komitmen organisasi para pegawai. Kepercayaan organisasional merupakan sebuah keyakinan atau kepercayaan pegawai terhadap organisasi tersebut. Sehingga semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi makan semakin tinggi kepercayaan pegawai ke organisasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat menibulkan rasa tidak ragu-ragu dalam melakukan kegiatan yang akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian [26] yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai moderasi pada pemerintah daerah Kabupaten Maros.

Simpulan

Berikut hasil kesimpulan dari penelitian di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo:

1. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo. Artinya semakin banyak pegawai yang berpartisipasi maka semakin baik kinerja pegawai yang akan dicapai.

2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo. Artinya semakin jelas dan spesifik sasaran anggaran yang ditetapkan, maka akan semakin baik pula pegawai pemerintah dalam memahami tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

3. Komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo. Artinya tidak semua pegawai memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.

4. Komitmen organisasi memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo. Artinya pegawai yang mempunyai keinginan yang kuat dalam berorganisasi akan dapat merealisasikan sasaran anggaran secara akurat dan tepat sasaran sehingga meningkatkan kualitas kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo.

References

1. S. Rahayu, “Analisis Budaya Organisasi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Gowa),” YUME J. Manag., vol. 5, no. 2, pp. 140–146, 2022, doi: 10.37531/yume.vxix.3453.
2. K. Hasmita, “Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial OPD Kabupaten Kuantan Singingi,” Juhanperak, vol. 2, no. 3, pp. 141–153, 2021.
3. R. Fazira and L. Erdawati, “Pengaruh Pendelegasian Wewenang Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang,” Primanomics J. Ekon. Bisnis, vol. 17, no. 3, p. 92, 2019, doi: 10.31253/pe.v17i3.191.
4. Y. Djaelani and S. Subhan, “Moderasi Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Kinerja Manajerial Di Kabupaten Halmahera Barat,” J. Akun Nabelo J. Akunt. Netral, Akuntabel, Objekt., vol. 1, no. 2, pp. 31–43, 2019, doi: 10.22487/j26223090.2019.v1.i2.11886.
5. A. Saputri, Y. M. Basri, and M. A. Hasan, “Determinan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” Ekombis Sains J. Ekon. Keuang. dan Bisnis, vol. 7, no. 2, pp. 151–162, 2022, doi: 10.24967/ekombis.v7i2.1810.
6. A. Melianawati and E. Setiawati, “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran , Desentralisasi, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah,” Sensasi, pp. 131–137, 2021.
7. F. Annisa, E. Sariningsih, and M. Luthfi, “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Profesionalisme Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Pesawaran),” J. Ilm. Akunt. Rahmaniyah, vol. 3, no. 2, p. 1, 2020, doi: 10.51877/jiar.v3i2.149.
8. Armia, Kamaliah, and N. Indrawati, “Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Kesulitan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Satuan Kerja Badan Layanan Umum Universitas Riau,” J. Akunt., vol. 9, no. 1, pp. 1–17, 2020.
9. B. G. Hendratmo, “Pengaruh Desentralisasi, Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Manajerial Skpd Kota Pekanbaru,” J. Online Mhs. Fak. Ekon. Univ. Riau, vol. 2, no. 2, p. 33973, 2019.
10. M. S. Sari and M. Palupi, “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Lampung,” J. Account. Tax. Audit., vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2020, doi: 10.15408/etk.v1i1.13006.
11. A. W. Oktaviana, S. Suharno, and B. Widarno, “Pengaruh Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta),” J. Akunt. dan Sist. Teknol. Inf., vol. 15, no. 3, pp. 352–361, 2020, doi: 10.33061/jasti.v15i3.3698.
12. P. Melia and V. F. Sari, “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan),” J. Eksplor. Akunt., vol. 1, no. 3, pp. 1068–1079, 2019.
13. I. Alimuddin, “Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran , Kejelasan Sasaran Anggaran , dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Luwu,” YUME J. Manag., vol. 5, no. 3, pp. 135–145, 2022, doi: 10.37531/yume.vxix.325.
14. F. Suprida, M. H. Alwi, and R. Daga, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang," J. Sains Manaj. Nitro, vol. 1, no. 1, pp. 1–17, 2022, [Online]. Available: https://ojs.nitromks.ac.id/index.php/jsmn/article/view/78
15. B. C. P. Wokas, D. Saerang, and L. Mawikere, "Pengaruh Komitmen Organisasi, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pt. Uphus Khamang Indonesia," J. LPPM Bid. EkoSosBudKum, vol. 5, no. 2, pp. 921–932, 2022, [Online]. Available: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/39880
16. N. Fitria and N. Wibisono, "Regulasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa," JAAF (Journal Appl. Account. Financ.), vol. 3, no. 2, p. 85, 2020, doi: 10.33021/jaaf.v3i2.808.
17. I. Desyatama and Praptiestrini, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Badan keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar," Surakarta Account. Rev., vol. 3, no. 1, pp. 18–30, 2021.
18. A. N. T. Hasanuddin, H. Haliah, and D. Said, "Psychological Capital dalam Memoderasi Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kompetensi dan Healthy Lifestyle terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah," Owner, vol. 7, no. 1, pp. 35–56, 2022, doi: 10.33395/owner.v7i1.1241.
19. Cottalismewat, Rina Asmeri, and Dica Lady Silvera, "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai," Pareso J., vol. 4, no. 1, pp. 149–168, 2022.
20. P. Zainiah and F. I. Arza, "Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Nagari (Studi Empiris pada Pemerintah Nagari di Kabupaten Dharmasraya)," J. Eksplor. Akunt., vol. 5, no. 1, pp. 41–55, 2023.
21. S. BIDURI, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Variabel Pemoderasi Gaya Kepemimpinan Dan Komitmen Organisasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan," Manajerial, vol. 1, no. 1, p. 80, 2018, doi: 10.30587/jurnalmanajerial.v1i1.430.
22. S. Cholifah and Jaeni, "The Effect of Budget Participation, Clarity of Budget Targets, and Accountability on Managerial Performance with Internal Audit Units as Moderation Variables (Case Study in Semarang City Government 2022)," COSTINGJournalof Econ. Bus. Account., vol. 6, no. 2, pp. 1702–1714, 2023.
23. R. A. Prasetya, Y. Kus Suparwati, R. S. Kristanto, S. Bank, and B. Jateng, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan)," J. Magisma, vol. XI, no. 1, pp. 91–101, 2023, [Online]. Available: https://jateng.bpk.go.id/penyerapan-
24. E. B. Setyaningtyas and A. Sinarasri, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Desentralisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah) Budget Preparation Participat," Pros. Semin. Nas. Mhs. Unimus, vol. 1, pp. 439–445, 2018.
25. R. Julia, "Pengaruh Partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja Aparat Pemerintah Kota Langsa : Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi," J. Econ. Curr. Study, vol. 2, no. 2, pp. 9–16, 2020.
26. Anwar, "Efek Moderasi Dari Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Pengendalian Intern Dan Kejelasan Sasaran Anggaraan Terhadap Kinerja Manajerial (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros)," Bongaya J. Res. Account., vol. 1, no. 1, pp. 30–39, 2018.
27. J. Anis, N. Hanum, and T. Meutia, "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Di Kota Langsa," J. Mhs. Akunt. Samudra, vol. 3, no. 2, pp. 68–80, 2022, doi: 10.33059/jmas.v3i2.4907.
28. Y. T. Nainggolan, C. Devi, S. R. Pratiwi, and M. Rahmawati, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderating," J. Ekon., vol. 14, no. 1, pp. 1–21, 2023, doi: 10.35334/jek.v14i1.2694.
29. I. K. Budiantara, N. W. E. Mitariani, and I. G. A. Imbayani, "Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Outsourcing Pada Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing PT. Adidaya Madani Denpasar," Emas, vol. 3, pp. 139–151, 2022.
30. A. A. Fatmah and D. T. Anggraini, "Determinan Kinerja Manajerial Dimoderasi Locus of Control," J. Akunt. dan Gov., vol. 3, no. 1, p. 29, 2022, doi: 10.24853/jago.3.1.29-44.
31. L. Syafriyanti, A. R. Tanjung, and E. Darlis, "Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda: Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Desentralisasi, Budaya Organisasi Sebagai Moderating," Ensiklopedia Soc. Rev., vol. 1, no. 1, pp. 126–132, 2019.
32. I. Indarti, Anton, and B. E. S. Wati, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Semarang)," Jur. Akuntansi, STIE Widya Manggala, vol. 19, no. 1, pp. 37–50, 2017.