Coretax atau
Melalui Coretax, seluruh layanan perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak hingga pengawasan kepatuhan dapat diakses dalam satu portal yang saling terhubung [20]. Sistem ini dibangun berbasis
PT X adalah perusahaan manufaktur yang berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan ini mulai menggunakan Coretax sejak sistem tersebut diberlakukan secara serentak pada Januari 2025, dengan pengelolaan perpajakan ditangani oleh dua karyawan pajak internal dan satu konsultan pajak eksternal. Pada masa awal penerapannya, PT X menghadapi hambatan teknis berupa sistem yang kerap lambat dan mengalami gangguan, sehingga sempat mengganggu kelancaran administrasi perpajakan perusahaan.
Dalam praktiknya, alur penggunaan Coretax di PT X dimulai dari pembuatan faktur pajak melalui e-Faktur yang disahkan menggunakan kata sandi penandatangan, dilanjutkan dengan penerbitan bukti pemotongan melalui eBUPOT, dan diakhiri dengan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi serta PPh Pasal 21 setiap masa pajak, ditambah SPT Tahunan Badan setiap tahunnya.
Bagian pajak PT X ditangani oleh dua karyawan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Karyawan pertama (EP) merupakan lulusan S1 Akuntansi yang telah memiliki sertifikasi perpajakan Brevet, sedangkan karyawan kedua (RSN) berlatar belakang SMK jurusan Akuntansi. Keduanya telah memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan sebelum memegang tanggung jawab perpajakan perusahaan. Perbedaan latar belakang pendidikan ini relevan untuk dikaji lebih lanjut, mengingat tingkat pendidikan turut memengaruhi kemampuan individu dalam memahami dan mengoperasikan sistem perpajakan digital [8][13].
Perkembangan teknologi telah mendorong perubahan yang signifikan dalam tata kelola administrasi perpajakan sekaligus menuntut peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang menjalankannya [21]. Penerapan Coretax memberikan dampak langsung pada cara perusahaan mengelola data dan dokumen perpajakan, sehingga kecermatan karyawan dalam memvalidasi data yang dilaporkan menjadi semakin krusial [20]. Fondasi akademis yang memadai menjadi bekal penting bagi karyawan dalam beradaptasi dengan sistem digital ini [12]. Dengan demikian, efektivitas sistem Coretax dalam mendorong kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh kapabilitas sistem, melainkan juga oleh kualitas latar belakan pendidikan karyawan yang mengoperasikannya.
a.
Terkait integrasi layanan, peneliti memperoleh penjelasan dari HE selaku tenaga ahli perpajakan mengenai perubahan sistem administrasi perpajakan setelah diterapkannya Coretax. Adapun tanggapan beliau sebagai berikut.:
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Coretax menyederhanakan proses administrasi perpajakan dengan menggabungkan berbagai layanan yang sebelumnya berjalan pada aplikasi yang berbeda.
Pandangan tersebut diperkuat oleh NA selaku konsultan pajak PT X yang menyampaikan bahwa penggunaan Coretax memberikan kemudahan dibandingkan sistem sebelumnya.
NA menilai bahwa penyatuan berbagai layanan dalam satu portal membuat proses administrasi menjadi lebih praktis karena pengguna tidak lagi berpindah aplikasi.
Hal serupa juga disampaikan oleh EP selaku karyawan pajak PT X:
Hasil observasi menunjukkan bahwa seluruh proses administrasi perpajakan di PT X, mulai dari pembuatan faktur pajak, penerbitan bukti potong, hingga pelaporan SPT, dilakukan melalui satu sistem tanpa menggunakan aplikasi lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Coretax mampu menyederhanakan alur kerja administrasi perpajakan di PT X. Temuan tersebut diperkuat oleh dokumentasi berupa tampilan dashboard Coretax yang memperlihatkan seluruh layanan perpajakan tersedia dalam satu portal. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi Coretax mampu menyederhanakan alur administrasi perpajakan, mengurangi kebutuhan berpindah aplikasi, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan kewajiban perpajakan di PT X.
Terkait fleksibilitas waktu dan akses dalam penggunaan Coretax, HE selaku tenaga ahli perpajakan menjelaskan bahwa sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena dapat diakses tanpa dibatasi jam operasional kantor pajak.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara umum Coretax dirancang untuk memberikan fleksibilitas waktu dan tempat dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.
Pandangan tersebut diperkuat oleh NA selaku konsultan pajak PT X yang menyampaikan bahwa Coretax mempermudah pemantauan kewajiban perpajakan melalui informasi yang tersaji secara
Menurut NA, penyampaian surat pemberitahuan, surat teguran, serta informasi mengenai kewajiban perpajakan secara elektronik memudahkan perusahaan dalam memantau status perpajakannya. Informasi yang tersaji secara real time membantu perusahaan mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi sehingga proses administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.
Peneliti turut mengamati bahwa administrasi perpajakan di PT X pada umumnya dilaksanakan oleh karyawan pajak sesuai jam operasional perusahaan. Namun, Coretax tetap dapat diakses di luar jam kerja apabila diperlukan, terutama pada proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh direktur ketika sedang menjalankan perjalanan dinas atau berada di luar kantor. Temuan tersebut didukung oleh hasil dokumentasi berupa riwayat transaksi yang menunjukkan bahwa beberapa pembayaran pajak dilakukan di luar jam operasional perusahaan. Selain itu, dokumentasi tampilan sistem memperlihatkan bahwa surat pemberitahuan, surat teguran, serta informasi mengenai status kewajiban perpajakan dapat diakses secara elektronik melalui Coretax. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi Coretax memberikan fleksibilitas tidak hanya dalam hal waktu dan akses penggunaan sistem, tetapi juga dalam kemudahan memperoleh informasi perpajakan secara real time. Fleksibilitas tersebut memudahkan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan kebutuhan operasional dan mekanisme pengambilan keputusan di PT X.
Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan Coretax, implementasi sistem masih menghadapi kendala teknis, terutama pada tahap awal penerapan dan menjelang batas akhir pelaporan pajak.
NA selaku konsultan pajak PT X menjelaskan bahwa stabilitas sistem pada tahap awal implementasi masih menjadi tantangan
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi pengguna berkaitan dengan performa server dan tingginya lalu lintas akses, sehingga sistem belum dapat beroperasi secara optimal pada waktu-waktu tertentu.
Pengalaman serupa juga disampaikan oleh EP selaku karyawan pajak PT X.
Menurut EP, gangguan sistem tidak hanya memperlambat proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan beban pekerjaan karena data yang seharusnya dapat diunggah secara massal harus dimasukkan kembali secara manual.
RSN selaku karyawan pajak PT X juga mengungkapkan kendala teknis pada proses unggah bukti potong.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala teknis juga terjadi pada proses validasi data, sehingga pengguna harus melakukan pengecekan dan penginputan ulang sebelum data dapat diproses oleh sistem.
HE selaku tenaga ahli perpajakan menjelaskan bahwa kendala tersebut dipengaruhi oleh tingginya jumlah pengguna yang mengakses Coretax secara bersamaan karena seluruh data terpusat dalam satu basis data nasional.
Hasil observasi menunjukkan bahwa ketika terjadi gangguan pada Coretax, proses administrasi perpajakan di PT X tidak dapat diselesaikan sesuai rencana sehingga beberapa pekerjaan harus ditunda hingga sistem kembali normal. Temuan tersebut diperkuat oleh dokumentasi berupa kegagalan unggah faktur pajak pada awal implementasi dan pemberitahuan pemeliharaan (maintenance) sistem pada 30 April 2026 yang menyebabkan layanan Coretax tidak dapat diakses sementara. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa kendala yang paling sering terjadi meliputi gangguan server, akses sistem yang lambat, kegagalan unggah dokumen, serta error yang meningkat menjelang batas waktu pelaporan. Kondisi tersebut pada beberapa periode berdampak terhadap ketepatan waktu pelaporan SPT PT X. Namun, para informan menilai bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala teknis pada sistem Coretax, bukan oleh kelalaian perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Terkait dampak kendala teknis terhadap ketepatan waktu pelaporan, EP menjelaskan bahwa PT X telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi gangguan sistem saat pelaporan pajak.
Menurut EP, dokumentasi berupa screenshot kesalahan sistem maupun notifikasi gangguan disimpan sebagai bukti apabila perusahaan perlu memberikan klarifikasi atas keterlambatan pelaporan yang disebabkan oleh kendala teknis Coretax.
Pandangan tersebut diperkuat oleh NA selaku konsultan pajak PT X yang menjelaskan bahwa dampak penggunaan Coretax lebih dirasakan pada ketepatan waktu pelaporan dibandingkan akurasi perhitungan pajak.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Coretax mewajibkan pengisian data tambahan, seperti EBITDA dan rasio utang, kendala yang dirasakan lebih berkaitan dengan lamanya proses pelaporan ketika sistem mengalami gangguan. Sebaliknya, akurasi perhitungan pajak tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Hasil observasi menunjukkan bahwa PT X pada umumnya mampu menyampaikan SPT melalui Coretax sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Namun, pada periode tertentu proses pelaporan memerlukan waktu lebih lama ketika sistem mengalami gangguan sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan. Temuan tersebut didukung oleh hasil dokumentasi berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) serta dokumentasi screenshot gangguan sistem yang menunjukkan adanya pelaporan tepat waktu maupun keterlambatan akibat kendala teknis. PT X tetap berupaya menjaga kepatuhan perpajakan melalui penyimpanan bukti gangguan sistem sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kendala teknis Coretax lebih berdampak pada ketepatan waktu pelaporan dibandingkan akurasi perhitungan pajak. Meskipun pada beberapa kondisi terjadi keterlambatan akibat performa sistem, PT X tetap berupaya menjaga kepatuhan perpajakan melalui penyimpanan bukti gangguan sistem sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.
b.
Terkait peran pendidikan formal, HE selaku tenaga ahli perpajakan menegaskan bahwa latar belakang pendidikan akuntansi merupakan dasar utama dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.
Menurut HE, pemahaman mengenai akuntansi menjadi landasan dalam menyusun laporan keuangan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemenuhan kewajiban perpajakan.
Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman EP selaku karyawan pajak PT X yang merupakan lulusan S1 Akuntansi.
EP menilai bahwa pendidikan S1 Akuntansi membentuk kemampuan berpikir sistematis dalam mencatat dan menganalisis transaksi keuangan sehingga mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan.
Hasil Observasi menunjukkan bahwa penyusunan data perpajakan di PT X diawali dengan pengolahan dan verifikasi laporan keuangan sebelum pelaporan melalui Coretax. Temuan tersebut didukung oleh dokumentasi berupa perhitungan pajak terutang dan neraca PT X tahun 2025. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan S1 Akuntansi mendukung kemampuan memahami laporan keuangan, menghitung kewajiban perpajakan, serta memastikan akurasi data sebelum diinput ke dalam Coretax. Kemampuan tersebut mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan yang lebih tepat sehingga berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak badan di PT X.
Berbeda dengan lulusan S1 Akuntansi, RSN selaku karyawan pajak PT X yang berlatar belakang pendidikan SMK Akuntansi mengungkapkan bahwa bekal yang diperoleh selama pendidikan lebih banyak membantu pada pemahaman dasar akuntansi, tetapi belum sepenuhnya mencakup aspek teknis perpajakan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan SMK Akuntansi telah memberikan dasar pemahaman mengenai pencatatan transaksi keuangan, tetapi belum cukup untuk memenuhi tuntutan kompetensi perpajakan yang lebih kompleks.
RSN juga menjelaskan proses adaptasinya ketika mulai menggunakan Coretax.
Menurut RSN, proses adaptasi terhadap Coretax tidak hanya memerlukan waktu, tetapi juga dukungan dari rekan kerja dan konsultan pajak untuk memahami fitur sistem serta ketentuan perpajakan yang berlaku.
Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, RSN beberapa kali berkonsultasi dengan EP maupun konsultan pajak ketika menghadapi kendala teknis atau menemukan istilah perpajakan yang belum dipahami, khususnya saat menggunakan fitur e-Bupot pada Coretax. Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara RSN yang menyatakan bahwa bekal pendidikan SMK Akuntansi membantu dalam memahami dasar pencatatan transaksi keuangan, tetapi belum sepenuhnya memadai untuk menghadapi kompleksitas ketentuan perpajakan dan penggunaan Coretax sehingga masih memerlukan proses adaptasi serta pendampingan di lingkungan kerja.
Selain pendidikan formal, EP menjelaskan bahwa sertifikasi Brevet berperan dalam memperkuat pemahaman teknis perpajakan yang dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-hari.
Menurut EP, sertifikasi Brevet melengkapi pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal melalui pembahasan kasus dan simulasi yang lebih dekat dengan praktik perpajakan di dunia kerja.
Pandangan tersebut diperkuat oleh NA selaku konsultan pajak PT X yang menilai bahwa latar belakang pendidikan perlu didukung oleh pengalaman kerja dan kemampuan mengikuti perkembangan regulasi perpajakan.
Menurut NA, kompetensi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh pembelajaran berkelanjutan agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ketentuan perpajakan.
Hasil observasi menunjukkan bahwa EP mampu menyelesaikan administrasi perpajakan secara mandiri, termasuk ketika menghadapi perubahan ketentuan maupun kasus perpajakan yang memerlukan pemahaman teknis. Temuan tersebut diperkuat oleh dokumentasi berupa sertifikat Brevet Pajak A dan B yang dimiliki EP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi Brevet melengkapi pendidikan formal dengan memperkuat kompetensi teknis perpajakan yang relevan dengan praktik kerja. Bersama pengalaman kerja dan pembelajaran berkelanjutan, kompetensi tersebut mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan yang lebih tepat sehingga berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak badan di PT X.
Terkait pengembangan sumber daya manusia, NA selaku konsultan pajak menekankan pentingnya pelatihan dan evaluasi kepatuhan sebagai upaya mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan.
Menurut NA, perusahaan perlu merencanakan pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan, koordinasi, serta evaluasi kepatuhan secara berkala agar mampu mengikuti perkembangan regulasi perpajakan.
Pandangan tersebut sejalan dengan EP selaku karyawan pajak PT X yang menilai bahwa pembaruan pengetahuan perpajakan perlu dilakukan secara berkesinambungan.
Menurut EP, perubahan regulasi perpajakan yang dinamis menuntut karyawan untuk terus memperbarui pengetahuan agar pelaksanaan administrasi perpajakan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hasil observasi menunjukkan bahwa pembaruan pengetahuan perpajakan di PT X lebih banyak dilakukan melalui diskusi internal dan konsultasi dengan konsultan pajak ketika terjadi perubahan regulasi maupun kendala dalam penggunaan Coretax. Temuan ini diperkuat oleh dokumentasi yang menunjukkan belum adanya program pelatihan perpajakan yang terjadwal dan terdokumentasi selama periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan masih diperlukan untuk memperkuat kompetensi teknis karyawan pajak serta mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan yang sejalan dengan perkembangan regulasi.
Berkaitan dengan kontribusi efektivitas implementasi Coretax dan latar belakang pendidikan karyawan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di PT X, peneliti memperoleh penjelasan dari HE selaku tenaga ahli perpajakan mengenai pentingnya kemampuan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan berbasis digital. Adapun tanggapan beliau sebagai berikut.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan administrasi perpajakan tidak hanya bergantung pada sistem yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan karyawan dalam memahami akuntansi dan perpajakan sebagai dasar untuk menjalankan kewajiban perpajakan.
Pandangan tersebut diperkuat oleh EP selaku karyawan pajak PT X yang menyampaikan bahwa latar belakang pendidikan S1 Akuntansi memberikan bekal dalam memahami ketentuan perpajakan, sedangkan sertifikasi Brevet dan pengalaman kerja membantu dalam mengoperasikan Coretax serta menyesuaikan diri dengan perubahan sistem administrasi perpajakan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan formal, sertifikasi profesi, dan pengalaman kerja saling melengkapi dalam mendukung kemampuan karyawan menjalankan administrasi perpajakan menggunakan Coretax.
Hasil observasi menunjukkan bahwa seluruh administrasi perpajakan di PT X telah dilaksanakan melalui Coretax, mulai dari penerbitan faktur pajak, pembuatan bukti potong, hingga pelaporan SPT. Meskipun pada pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis, proses administrasi perpajakan tetap dapat diselesaikan melalui penyesuaian yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Temuan tersebut diperkuat oleh dokumentasi berupa dashboard Coretax, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), faktur pajak, dan dokumen pelaporan perpajakan perusahaan.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, efektivitas implementasi Coretax dan latar belakang pendidikan karyawan keuangan saling melengkapi dalam mendukung kepatuhan wajib pajak badan di PT X. Coretax mempermudah pelaksanaan administrasi perpajakan melalui sistem yang terintegrasi, sedangkan latar belakang pendidikan memberikan dasar pengetahuan yang membantu karyawan memahami ketentuan perpajakan serta mengoperasikan sistem dengan tepat. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak badan di PT X didukung oleh sinergi antara efektivitas sistem administrasi perpajakan dan kesiapan sumber daya manusia yang mengelolanya.
Hasil wawancara dengan seluruh informan menunjukkan bahwa efektivitas Coretax paling terasa pada aspek integrasi layanan. Tenaga Ahli Pajak menjelaskan bahwa sebelum Coretax, administrasi perpajakan dilakukan melalui berbagai platform yang terpisah, sedangkan Coretax mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pembuatan kode billing, pelaporan SPT, penerbitan bukti potong, hingga korespondensi dalam satu sistem. Pandangan tersebut diperkuat oleh Konsultan Pajak yang menilai bahwa integrasi layanan perpajakan dalam satu platform meningkatkan efisiensi administrasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Karyawan Pajak PT X (EP) bahwa struktur pelaporan pada Coretax lebih sederhana dibandingkan sistem sebelumnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi layanan mempermudah administrasi perpajakan sehingga pelaksanaan kewajiban pajak di PT X menjadi lebih efektif.
Temuan tersebut sejalan dengan karakteristik Coretax sebagai Core Tax Administration System yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu ekosistem digital terpadu [2], [4], [20]. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses administrasi, tetapi juga mempermudah perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih sistematis, sehingga mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak badan.
Implementasi Coretax memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, baik dari sisi waktu maupun akses terhadap informasi perpajakan. Sistem ini memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran dan pelaporan tanpa dibatasi jam operasional kantor pajak, serta menyediakan informasi perpajakan secara real time melalui notifikasi elektronik. Pada PT X, fleksibilitas tersebut tidak mengubah jam operasional kerja karyawan yang tetap mengikuti ketentuan perusahaan, tetapi memberikan kemudahan ketika pembayaran pajak perlu dilakukan oleh pihak yang berwenang di luar kantor, misalnya saat direktur sedang menjalankan perjalanan dinas. Selain itu, kemudahan memperoleh informasi mengenai surat pemberitahuan, surat teguran, dan status kewajiban perpajakan membantu perusahaan memantau kewajiban perpajakan secara lebih cepat dan terstruktur.
Temuan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax meningkatkan fleksibilitas akses layanan, mempercepat penyampaian informasi, serta mendukung efisiensi pelaksanaan kewajiban perpajakan [3], [4], [21]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas Coretax tidak hanya memberikan kemudahan dalam penggunaan sistem, tetapi juga mendukung perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan operasional. Dengan demikian, fleksibilitas tersebut turut berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak badan di PT X.
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Coretax belum sepenuhnya terlepas dari kendala teknis, khususnya pada masa awal penerapan serta ketika mendekati batas akhir pelaporan pajak. Seluruh informan mengungkapkan bahwa gangguan yang paling sering terjadi meliputi performa server yang belum stabil, akses sistem yang melambat, serta kegagalan unggah dokumen akibat tingginya beban penggunaan. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa proses administrasi perpajakan harus ditunda atau dilakukan secara manual, seperti pengunggahan faktur pajak maupun validasi data. Selain itu, pada periode tertentu PT X juga mengalami keterlambatan pelaporan SPT akibat gangguan sistem yang terjadi menjelang batas waktu pelaporan.
Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa gangguan teknis dan proses adaptasi sistem masih menjadi tantangan dalam implementasi Coretax [5], [6]. Meskipun Coretax telah memberikan kemudahan melalui integrasi layanan perpajakan, stabilitas sistem masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan administrasi perpajakan dapat berlangsung secara optimal, terutama pada periode dengan tingkat akses yang tinggi. Pada PT X, kendala tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan waktu pelaporan, namun lebih disebabkan oleh keterbatasan performa sistem dibandingkan dengan kelalaian pengguna dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kendala teknis Coretax lebih berdampak pada ketepatan waktu pelaporan dibandingkan akurasi perhitungan pajak. EP menjelaskan bahwa keterlambatan pelaporan yang pernah dialami PT X umumnya disebabkan oleh gangguan sistem menjelang batas waktu pelaporan, bukan karena kelalaian perusahaan. Sebagai bentuk antisipasi, PT X menyimpan screenshot kesalahan sistem maupun notifikasi gangguan sebagai dasar klarifikasi kepada otoritas pajak apabila diperlukan. Selain itu, observasi terhadap Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) menunjukkan bahwa PT X pada umumnya menyampaikan SPT tepat waktu. Namun, pada periode tertentu pelaporan sempat mengalami keterlambatan akibat gangguan teknis pada Coretax. Sejalan dengan temuan tersebut, Konsultan Pajak menilai bahwa penggunaan Coretax tidak banyak memengaruhi akurasi perhitungan pajak, tetapi lebih berdampak pada lamanya proses pelaporan ketika terjadi gangguan sistem.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Coretax dalam mendukung kepatuhan perpajakan masih dipengaruhi oleh keandalan sistem. Meskipun Coretax meningkatkan transparansi administrasi melalui pencatatan kewajiban perpajakan dan penyampaian informasi secara real time [27], [28], stabilitas sistem tetap menjadi faktor penting dalam menjaga ketepatan waktu pelaporan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem administrasi perpajakan digital tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fitur, tetapi juga oleh keandalan sistem dalam mendukung proses pelaporan secara berkelanjutan [15], [29]. Dengan demikian, peningkatan stabilitas Coretax diperlukan agar manfaat digitalisasi administrasi perpajakan dapat dioptimalkan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak badan di PT X.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan S1 Akuntansi memberikan kontribusi penting dalam pelaksanaan administrasi perpajakan di PT X. Bekal pengetahuan akuntansi membantu karyawan memahami penyusunan laporan keuangan, pencatatan transaksi, serta perhitungan kewajiban perpajakan yang menjadi dasar penyusunan data sebelum diinput ke dalam Coretax. Dengan demikian, penggunaan Coretax tidak hanya memerlukan kemampuan mengoperasikan sistem, tetapi juga didukung oleh pemahaman akuntansi agar data yang diproses sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.
Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pemahaman dan kepatuhan perpajakan [7], [9], [10], [11], [12]. Selain itu, pemahaman akuntansi yang baik juga mendukung kesiapan pengguna dalam beradaptasi dengan digitalisasi administrasi perpajakan, termasuk implementasi Coretax [8]. Oleh karena itu, pendidikan S1 Akuntansi menjadi salah satu faktor yang mendukung kualitas penyusunan data perpajakan sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilakukan secara lebih tepat dan mendukung kepatuhan wajib pajak badan di PT X.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan SMK Akuntansi memberikan kontribusi dalam membangun pemahaman dasar mengenai pencatatan transaksi keuangan dan alur administrasi keuangan. Bekal tersebut membantu karyawan memahami alur kerja saat mulai menangani administrasi perpajakan. Namun, kompetensi yang diperoleh belum sepenuhnya mencakup aspek teknis, seperti perubahan regulasi perpajakan, penerapan tarif pajak, dan penggunaan sistem administrasi perpajakan digital, termasuk Coretax. Oleh karena itu, proses adaptasi di lingkungan kerja tetap diperlukan melalui pembelajaran mandiri, diskusi dengan rekan kerja, serta pendampingan dari konsultan pajak.
Penelitian serupa juga menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan memengaruhi kesiapan individu dalam menjalankan tugas teknis di lingkungan kerja [18]. Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan pendidikan formal tidak menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan administrasi perpajakan apabila didukung oleh proses pembelajaran berkelanjutan, pengalaman kerja, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan sistem perpajakan [13]. Dengan demikian, kompetensi karyawan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak badan di PT X tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh pengalaman kerja dan dukungan lingkungan kerja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi Brevet melengkapi pendidikan formal dalam meningkatkan kompetensi perpajakan karyawan di PT X. Pendidikan formal memberikan dasar pemahaman akuntansi dan perpajakan, sedangkan sertifikasi Brevet memperkuat kompetensi teknis melalui materi regulasi perpajakan terkini, studi kasus, dan simulasi yang sesuai dengan praktik kerja. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pengalaman kerja serta kemampuan mengikuti perkembangan peraturan perpajakan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan yang efektif.
Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi perpajakan dibentuk melalui kombinasi pendidikan formal, sertifikasi profesi, dan pembelajaran berkelanjutan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan profesional dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan di tengah perubahan regulasi dan digitalisasi sistem perpajakan [16]. Oleh karena itu, sertifikasi Brevet menjadi pelengkap kompetensi yang mendukung penerapan ketentuan perpajakan secara lebih tepat serta kepatuhan wajib pajak badan di PT X.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan berperan dalam menjaga kompetensi karyawan pajak di PT X. Hal ini diperlukan mengingat perubahan regulasi perpajakan dan implementasi Coretax menuntut pembaruan pengetahuan serta keterampilan secara berkelanjutan agar administrasi perpajakan tetap berjalan sesuai ketentuan. Selain pelatihan, koordinasi antartim dan evaluasi kepatuhan secara berkala juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan yang lebih efektif.
Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola sistem administrasi perpajakan digital perlu terus dikembangkan melalui pembelajaran dan pelatihan yang berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi perpajakan [21]. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di PT X pembaruan pengetahuan masih dilakukan melalui diskusi internal dan konsultasi dengan konsultan pajak, sementara program pelatihan yang terstruktur belum tersedia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelatihan perpajakan secara berkala dapat menjadi upaya untuk memperkuat kompetensi teknis karyawan sehingga implementasi Coretax dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam mendukung kepatuhan wajib pajak badan di PT X.
c.
Berdasarkan pembahasan pada kedua aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan di PT X dipengaruhi oleh keterkaitan antara efektivitas implementasi Coretax dan latar belakang pendidikan karyawan yang menangani administrasi perpajakan. Implementasi Coretax memberikan kemudahan melalui integrasi layanan, fleksibilitas waktu dan akses, serta penyediaan informasi perpajakan secara real time. Namun demikian, efektivitas sistem masih dipengaruhi oleh kendala teknis yang pada kondisi tertentu dapat memengaruhi kelancaran proses administrasi maupun ketepatan waktu pelaporan. Di sisi lain, latar belakang pendidikan akuntansi memberikan dasar pengetahuan bagi karyawan dalam memahami laporan keuangan, menghitung kewajiban perpajakan, serta mengoperasikan Coretax sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, peran pendidikan formal tersebut semakin didukung oleh sertifikasi Brevet, pengalaman kerja, dan pembelajaran berkelanjutan dalam menghadapi perubahan regulasi maupun sistem administrasi perpajakan.
Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Coretax dan latar belakang pendidikan karyawan saling melengkapi dalam mendukung kepatuhan wajib pajak badan di PT X. Implementasi sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi akan berjalan lebih optimal apabila didukung oleh karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang relevan sehingga mampu memahami ketentuan perpajakan dan memanfaatkan fitur-fitur Coretax secara tepat. Sebaliknya, latar belakang pendidikan yang dimiliki karyawan juga perlu didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang andal agar pelaksanaan administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak badan tidak hanya dipengaruhi oleh pengembangan teknologi administrasi perpajakan, tetapi juga oleh pendidikan formal yang didukung oleh sertifikasi profesi, pengalaman kerja, dan pembelajaran yang berkelanjutan.
Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa implementasi Coretax mampu meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan melalui sistem yang terintegrasi [2], [4]. Selain itu, hasil penelitian juga mendukung temuan bahwa tingkat pendidikan berkontribusi terhadap pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak [7]. Namun demikian, penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu dengan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Coretax dan latar belakang pendidikan karyawan tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan di PT X.