Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penipuan Investasi Dengan Aplikasi Binomo Melalui Hukum Pidana
Nurul Efendi NIM 182040100024 1)
1)Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
*Email :, umsida.ac.id
I. Pendahuluan
Pesatnya perkembangan zaman yang terjadi di era globalisasi ini, fungsi teknologi bertambah meningkat terutama dibidang teknologi informasi dan komunikasi, mayoritas rakyat Indonesia mempunyai gadget untuk memperoleh segala informasi dan komunikasi di internet. Dalam perkembangannya ini gadget tidak hanya memberikan dampak positif dalam mengakses informasi juga memudahkan dalam berkomunikasi antar sesama, gadget juga dapat memberikan dampak negatif, yakni dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak criminal/kejahatan siber (cybercrime)
Binomo merupakan sebuah software untuk binary option trading (perdagangan opsi biner). Perdagangan opsi biner adalah bentuk perdagangan dimana investor memprediksi apakah hargana naik atau turun dalam jangka waktu tertentu, dapat disebut juga sebagai cara untuk ikut turut serta dalam transaksi jasa keuangan yang tidak menggunakan asset portofolio sesungguhnya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan didalam penjelasannya yang diambil dari media online (kompas.com) diduga korban mengalami kerugian bisa mencapai Rp. 3,8 miliar di dalam software binomo ini, dan korbannya juga tidak sedikit.
Judi Online berasal dari dua suku kata yaitu judi dan online. Arti judi menurut pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungannya, pemainnya sudah mahir dalam bermain judi. Pertaruhan tentang hasil perlombaan atau permainan yang lain tidak diadakan oleh mereka yang ikut berlomba dan juga segala jenis pertaruhan lainnya.” sedangkan untuk arti kata dari online adalah kondisi atau aktivitas yang dilakukan melalui media digital dan internet. Oleh karena itu menurut penulis berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa arti dari kata judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet, dimana pemain memasang taruhan berupa uang atau barang yang berharga, serta jumlah taruhannya sudah ditentukan oleh pemilik akun judi online tersebut.
Permainan illegal ini agar tidak terlihat seperti permainan judi online,
Aplikasi Binomo banyak diperbincangkan oleh masyarakat karena telah banyak korban yang mengalami kerugian dari memainkan aplikasi tersebut, banyak masyarakat telah melapor ke pihak berwenang bahwa mereka telah dirugikan oleh software binomo tersebut. Software binomo telah menarik Masyarakat luas untuk memainkannya, karena melihat para afiliator berhasil memperoleh barang-barang mewahnya dengan memainkan binomo dan telah mereka upload di social media. Hasil dari trading di binomo membuat para afiliator dapat memiliki apa yang mereka inginkan. Kehidupan afiliator berubah 180 derajat setelah mereka menerima komisi dari para pengikut yang bergabung di binomo.
Berasal dari konteks cerita di atas, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai cara penegakan hukum terhadap kasus penipuan investasi dengan aplikasi binomo melalui hukum pidana di Indonesia.
Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini terfokus pada landasan teori, yang membantu peneliti menemukan metode penelitian yang tepat dalam menganalisis data dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan mempelajari aturan-aturan yang berlaku. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendeketan kasus.
Negara hukum memiliki dasar tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya. Memberikan kompensasi, restitusi, pelayanan medis serta bantuan merupakan bentuk perlindungan hukum korban kejahatan. Perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif, merupakan suatu perlindungan yang dapat diberikan kepada subyek hukum.
Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran pidana, serta menetapkan sanksi bagi seseorang yang terbukti melakukan tindakan pidana.
Saat ini sedang marak perjudian online, dengan melalui media internet sebagai perantara. Meurut kamus besar Bahasa Indonesia tentang judi atau permainan judi ialah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan. Perjudian online telah disusun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan terdapat pada Pasal 303 dan 303 bis, dan Undang-undang telah mengaturnya secara khusus untuk memberi sanksi pidana kepada pelaku judi online.
Unsur-unsur yang terkandung mengenai perjudian yaitu terdapat unsur :
Permainan/perlombaan, merupakan perbuatan yang dilakukan yang biasanya berupa permainan atau perlombaan yang dikerjakan hanya untuk kesenangan dalam mengisi waktu senggang yang digunakan untuk menghibur diri.
Untung-untungan, ialah pemain lebih banyak bergantung pada unsur spekulatif/kebetulan. Sehingga ada faktor kemenangan atau kerugian didapat.
Taruhan, biasanya menggunakan nominal uang dan sebagainnya yang dipakai dalam perjudian. Dalam taruhan, para pihak bandar atau pemain ada yang dipasang yaitu berupa uang atau harta benda lainnya. Tentunya, dalam hal ini ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan.
Tiburon Corporation Ltd. Adalah pendiri dari Binomo dengan kantor pusat yang berada di Seychelles, Afrika Timur. Binomo iklannya kerap kali ditayangkan di media sosial. Platform Binomo telah tersedia lebih dari 130 negara di dunia, salah satunya Indonesia. Binomo menawarkan berbagai macam keuntungan, diantaranya merupakan platform kelas atas yang jangkauan aset finansialnya luas, merupakan salah satu platform dengan keuntungan yang tinggi pada trading dan investasi opsi, serta memberikan tutorial berkualitas dan sangat bermanfaat.
Platform binomo dikatakan sebagai judi online, dikarenakan mengandung unsur-unsur yang terkandung mengenai perjudian.
Pertanggung jawaban dalam tindak pidana pencucian uang ialah cara yang digunakan pemerintah guna menegakkan hukum dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Sistem pidana di Indonesia terdapat istilah pertanggung jawaban pidana, yakni diteruskannya celaan yang obyektif pada tindakan berdasarkan pada hukum yang berlaku, secara subyektif kepada pembuat yang telah memenuhi syarat undang-undang yang bisa dikenai pidana karena perbuatannya. Subek hukum yang terlibat dalam suatu tindak pidana Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Pelaku
Pembantu Pelaku
Penganjur
Pembuat
Afiliator dianggap sebagai seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana, karena mereka membantu memudahkan tercapainya rencana yang diharapkan atau diinginkan oleh Binomo.
Seseorang pelaku pidana, dapat dipidana dengan pasal ini apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat dipasal ini, diantaranya ialah :
Unsur Subyektif
Dalam Pasal 378 KUHP dirumuskan unsur-unsur subyektifnya antara lain :
Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, afiliator melakukan ajakan terhadap orang lain untuk bergabung kegiatan Binomo karena afiliator ini mendapatkan keuntungan jika bisa mengajak seseorang, selain itu dai pihak Binomo juga mendapatkan keuntungan.
Dengan maksud melawan hukum. Tindakan penipuan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menyatakan bahwa kegiatan Binomo ini merupakan kegiatan ilegal. Afiliator telah menyadari bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain untuk mempromosikan sesuatu yang terlarang adalah perbuatan ang melanggar atau melawan hukum.
Unsur Obyektif
Unsur ini berhubungan dengan obyek dari kejahatan tersebut. Pada pasal 378 KUHP terdiri dari :
Dengan menggunakan nama samara atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan adalah bertujuan untuk memperdaya korban agar menyerahkan barang, uang atau hal yang dapat menguntungkan pelaku, dalam hal ini uang sebagai tujuannya. Melalui rangkaian kata-kata yang disebar luaskan melalui banyak media dengan tujuan membuat orang lain tersesat agar orang lain percaya dan yakin dengan perkataannya.
Membuat orang lain tergerak untuk menyerahkan suatu barang, memberi utang, atau menghapus utang. Penipuan ini memiliki tujuan untuk membuat seseorang menyerahkan barang, serta menguntungkan pelaku utama (pleger) atau yang membantu terwujudnya sebuah penipuan (medepleger).
Seseorang yang memenuhi unsur-unsur pada pasal ini akan dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun, hal ini terjadi apabila afiliator tidak melakukan tindak pidana lain.
Pihak penegak hukum juga akan merampas seluruh harta kekayaan afiliator ini, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 39 ayat (1) KUHP. Definisi dari penyitaan ini harus diketahui guna untuk melihat tujuan dari penyitaan ini. Pasal 1 Angka 16 KUHAP menjelaskan definisi dari penyitaan ini.
Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya untuk keperluan pembuktian, karena menurut Pasal 183 KUHAP seseorang dinyatakan bersalah apabila hakim dapat membuktikan dengan sekurang-sekurangnya dua alat bukti sah. Penyitaan harta ini selain dapat dijadikan alat bukti, dapat juga dijadikan pidana tambahan yang berupa dirampasnya barang-barang tertentu, jika terbukti di pengadilan bahwa harta yang dimiliki diperoleh dari suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku.
Tindakan aparatur penegak hukum dalam menegakkan serta mewujudkan kepastian hukum secara resmi harus ada peraturannya, agar tidak bertentangan dengan undang-undang. Dimana tidak hanya merujuk pada ketentuan hukum pidana materiil, juga merujuk pada hukum pidana formal, yang disebut juga dengan Hukum Acara Pidana. Sistem elektronik menurut pasal 1 UU ITE angka 5 ialah serangkaian Informasi dan/atau dokumen elektronik termasuk ke dalam alat bukti elektronik, sedangkan hasil cetak dari Informasi dan/atau dokumen elektronik selanjutnya termasuk ke dalam alat bukti surat.
Afiliator memakai multimedia (video) dalam mempromosikan atau melakukan penipuannya, yang kemudian dibagikan di sosial media, yang berisikan rayuan serta membuat sebuah penjelasan bahwa Binomo ialah sebuah software yang legal. Sementara itu binomo belum terdaftar di BAPPEBTI. Video yang tersebar tersebut bisa menjadi alat bukti elektronik.
Alat bukti elektronik dianggap sah dihadapan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
Dapat diterima;
Asli;
Lengkap;
Dapat dipercaya
Dalam membuktikan keabsahan bukti elektronik serta menyatakan keotentikan dokumen elektronik tersebut, maka memerlukan seorang saksi ahli dalam bidang digital forensik. Bukti elektronik belum diatur di KUHP secara rinci, Didalam Undang-undang khusus, semisal di Undang-undang Terorisme, Undang-undang Pencegahan tindak Korupsi, Undang-undang ITE, Undang-undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang, dan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan orang, bukti elektronik sudah dikenalkan. Alat bukti elektronik dalam Undang-undang tersebut dirumuskan secara tegas serta memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Maka dari itu diperlukan penggabungan hukum dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, dan sudah tercantum di dalam pasal 175 KUHAP.
Dengan adanya hukum acara pidana baru yang mencantumkan pengaturan alat bukti elektronik secara tegas, dapat membantu penegak hukum ketika berhadapan dengan bukti elektronik, sehingga dapat dihasilkan kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap penegakan hukum terhadap kasus penipuan investasi dengan aplikasi binomo melalui hukum pidana, maka dapat disimpulkan bahwa :
Kegiatan opsi biner melalui aplikasi binomo merupakan suatu kegiatan yang illegal karena dikategorikan sebagai platform perjudian online karena memenuhi unsur-unsur dalam pasal 303 KUHP.
Platform binomo termasuk dalam kegiatan pencucian uang dan pelaku (afiliator) melanggar Pasal 3 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Penceghan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang.
Pelaku (afiliator) yang melakukan promosi investasi penipuan dengan aplikasi binomo dapat terjerat pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP serta dapat dikenakan pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang inormasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 5A aat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekttronik (UU ITE).
Keabsahan hukum alat bukti elektronik dijamin dalam pasal 5 UU ITE, dimana memenuhi persyaratan yang tercantum didalamnya, serta persyaratan tersebut terdapat pada pasal 16 ayat 1 UU ITE. Serta membutuhkan seorang ahli digital forensik agar alat bukti elektronik tersebut sah dan dapat digunakan dalam persidangan.
Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan memberikan bimbingan kepada saya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saa sampaikan kepada :
Kepada Allah SWT;
Kepada Kedua orang tua dan mertua;
Kepada Istri dan anak-anak;
kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
Serta semua pihak yang telah membantu tersusunna karya ilmiah ini.
[2]F. Ismail, “Kompleksitas dalam tindak pidana judi,” 2025.
[3]D. P. R. Lubis,
[4]N. Rizkia, “Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,”
[5]P. Malau, “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023,”
[6]M. Suryani, H. A. Sastraatmadja, S. Elsyadina, and M. Budiman, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo,”
[7]A. Hardian
[8]U. Charda S, F. M. Yudha S., and S. Wahyuni, “Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia,”
[9]V. A. Sayoga, “Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE),”
[10]H. Afrillo and H. Yusuf, “Analisis Putusan Pengadilan Pasal 378 KUHP dan Pasal 64 KUHP dalam Kasus Penipuan Berlanjut,”
[11]F. Fahmi Namakule, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Robot Trading di Indonesia,”
[12]A. Information, “ٰ ي ْ ا و ْ ا ا م ْ َ ل ْ ا ْ و َ ل َ ز ْ َ ل ْ ا ْٰٓ ُ ن م َّ لا ل َ ن ِ َّ لا ا ه ْ ا َ ف ن ْ ر ْ ش َ ن ْ م ْ ذ َ ُّ ي َ ا ٰٓ ي ٰ ُ ه و ْ ُ ب ِ ن َ ت ج َ با ُ ص َ ر ِ ْ خ َ ع ِِّ س َ ل َ َّ ن ِ ا ا و َ ا ٰ َ ن ي ٌ ج ِ م ُ س ي ُ م ُ ل ْ ِ م ْ ُ ت م َ ن و,” vol. 4, no. 6, 2024.
[13]S. Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, “Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana,”
[14]M. A. I. Irfanto, “Urgensi Pengaturan Mengenai Perdagangan Opsi Biner Dalam Peraturan Bappebti,”
[15]K. SaThierbach