Pengelolaan dana desa merupakan faktor penentu strategis dalam pembangunan daerah yang dilakukan dengan cara menyalurkan anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan diwilayah pedesaan [1]. Dengan adanya dana desa, pemerintah desa diharapkan mampu mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, besarnya dana yang dialokasikan ke desa juga menimbulkan tingkat resiko dan peluang terjadinya penyimpangan atau kecurangan (Fraud). Beberapa kasus menunjukkan bahwa semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula tantangan dalam menjaga akuntabilitas, lemahnya kualitas pengelolaan keuangan desa dapat menghambat tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat [2].Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya kualitas pengelolaan keuangan desa dapat menghambat tercapainya tujuan utama kebijakan dana desa, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Menurut penelitian [3] Fraud dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan publik. Dalam penelitian [31] menjelaskan bahwa Fraud merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara memanipulasi laporan atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan pihak lain. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch(ICW) tahun 2023, sektor desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak pada tahun 2022, yaitu sebanyak 155 kasus dengan total kerugian negara mencapai Rp381 miliar. Tingginya kasus korupsi di sektor desa menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai persoalan serius, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Kasus korupsi di sektor desa tidak terlepas dari meningkatnya jumlah alokasi dana desa setiap tahun. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa dana desa mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak tahun 2015 sebesar Rp20,77 triliun hingga mencapai Rp67,91 triliun pada tahun 2022. Peningkatan jumlah anggaran tersebut memang memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran oleh aparatur desa. Bahkan, berdasarkan data ICW tahun 2023, kepala desa dan perangkat desa termasuk dalam jajaran pelaku korupsi terbanyak di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar anggaran yang dikelola, maka semakin besar pula tantangan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Fraud pada dasarnya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan kepentingan publik. Dalam konteks pengelolaan dana desa, tindakan kecurangan dapat berupa penyalahgunaan anggaran, manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, hingga praktik korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa.Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa kecurangan dalam pengelolaan dana desa sering kali terjadi karena tekanan yangdialami oleh aparatur desa, baik tekanan ekonomi, tuntutan sosial, maupun tekanan jabatan dalam menjalankan tanggung jawabnya[4].

Kondisi ini pada umumnya terjadi karena kurangnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola anggaran yang besar, hal ini dikarenakan tanpa adanya dukungan integritas, kompotensi,sertasistem pengawasan yang memadai[5]. Pengelolaan dana desa tidak hanya membutuhkan kemampuan administratif dan teknis, tetapi juga memerlukan integritas, kompetensi, serta dukungan sistem pengawasan yang baikSistem pengendalian internal yang lemah membuka peluang terjadinya penyimpangan. Hal itu dikarenakan mekanisme pencegahan dan deteksi resiko belum berfungsi secara optimal[6].Penelitian [31] menyebutkan bahwa ketidaktaatan terhadap aturan akuntansi dapat memicu munculnya perilaku tidak etis dan meningkatkan kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi.keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola keuangan yang baik, juga dapat menyebabkan pengelolaan anggaran menjadi tidak transparan dan tidak akuntabel. Apabila laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi sulit untuk diwujudkan.

Rendahnya tingkat komitmen dari organisasi serta adanya ketidaksamaan informasi antara aparatur desa dan masyarakat menjadi determinan penting yang mendorong munculnya perilaku tidak etis [7]. Ketidakseimbangan informasi menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses yang cukup untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, sehingga aparatur desa memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penyimpangan. Dalam hal ini, efektivitas pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, khususnya integritas dan kompetensi aparatur. Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi secara formal, komitmen organisasi serta kualitas SDM terbukti memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa dibandingkan dengan sekedar mematuhi administrasi [8].

Menurut penelitian [9][6] fenomena kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat dijelaskan secara komprehensif melalui teori hexagon yang mencakup enam elemen utama yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, kolusi dan arogansi. Teori ini menunjukkan bahwa Fraud tidak hanya terjadi karena adanya peluang dalam sistem, tetapi juga karena adanya dorongan internal serta karakter psikologis individu yang memiliki kendali atas pengelolaan keuangan. Ketidakselarasan informasi sering kali memicu munculnya tekanan dan kesempatan, sementara kapabilitas dan arogansi membuat pelaku merasa mampu melakukan serta menutupi kecurangan tanpa rasa bersalah[10][11].Tekanan merupakan dorongan seseorang yang harus melakukan suatu hal atau perilaku yang tidak etis, sedangkan kapabilitas merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan hal-hal tertentu yang dapat merugikan orang lain. Kesempatan adalah kondisi atau celah dalam sistem yang memungkinkan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan kecurangan.

Menurut penelitian [12] menunjukkan bahwa elemen tekanan dan kolusi memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong aparatur desa untuk melakukan tindakan tidak etis. Kecurangan dapat terjadi ketika individu berada dibawah tekanan yang kuat dan sekaligus memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi celah dalam sistem pengendalian internal yang lemah[13][14]. Selain itu, faktor kepemimpinan dan sikap psikologis aparatur desa turut menentukan apakah pengelolaan dana desa akan berjalan secara transparan atau justru mengarah pada praktik koruptif [15][16].

Rasionalisasi merupakan mekanisme pembenaran secara internal di mana individu menciptakan alasan atau logika tertentu untuk membenarkan tindakan yang menyimpang agar seolah-olah terlihat wajar. Secara pengamatan pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan masih menunjukkan hasil yang beragam. Menurut penelitian [26][27] Rasionalisasi merupakan faktor pemicu terjadinya Fraud. Namun penelitian [28] menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak mempengaruhi terjadinya Fraud.

Arogansi merupakan sikap atau sifat rasa percaya diri yang berlebihan dari seorang individu, sehingga ia merasa hukum atau peraturan yang ada disekitarnya tidak berlaku saat melakukan perbuatan yang menyimpang. Berdasarkan penelitian [29][30] ditemukan bahwa tingkat arogansi memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap kecenderungan perilaku kecurangan (Fraud). Akan tetapi penelitian [28] tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap terjadinya Fraud.

Selain faktor-faktor dalam Fraud hexagon, perilaku Love of money juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan. Love of money merupakan sifat atau perilaku seseorang yang mencerminkan perbuatan tidak etis atau berlebihan terhadap kekayaan [17]. Menurut penelitian ini [18] mengungkapkan bahwa selain sifat kepribadian, kecenderungan terhadap materi atau Love of money juga terbukti menjadi pendorong kuat seseorang melakukan tindakan koruptif. Uang tidak lagi dianggap sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai simbol kesuksesan, kekuasaan, dan pencapaian pribadi yang harus diraih, bahkan melalui cara-cara yang tidak etis[19]. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya nilai Love of money pada perangkat desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi [20]. Menurut penelitian [21] perilaku kecurangan semakin diperkuat ketika individu memiliki tingkat Love of money yang tinggi, dan pada akhirnya mempengaruhi cara pandang terhadap etika dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Hal itu juga diperkuat dengan penelitian [22] yang mengungkapkan bahwa pengelolan keuangan desa yang dilakukan secara tidak transparan dan akuntabel, maka perilaku tidak etis dari aparatur desa dapat merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan desa.

Namun demikian, penelitian [31] menunjukkan bahwa Love of money tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun orientasi terhadap uang dapat menjadi motivasi terjadinya Fraud, faktor lain seperti moralitas individu, budaya organisasi, dan pengawasan internal yang kuat dapat menghambat terjadinya perilaku curang. Dengan kata lain, perilaku Fraud tidak hanya dipengaruhi oleh kecintaan terhadap uang, tetapi juga dipengaruhi oleh integritas individu dan efektivitas sistem pengendalian dalam organisasi

Pengelolaan dana desa yang tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru berpotensi disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dan sistem pengendalian, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh integritas peilaku aparatur desa dalam mengelola anggaran dana desa secara bertanggung jawab [8][20][15].

Berdasarkan dari uraian tersebut, penelitian mengenai pengaruh elemen-elemen Fraud hexagon dan Love of money terhadap pengelolaan dana desa menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dea dan pihak terkait dalam merumuskan strategi pencegahan kecurangan serta memperkuat tata kelola keuangan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat [24][25].

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Fraud hexagon terhadap Pengelolaan Dana Desa

Teori Fraud hexagon menjelaskan bahwa kecurangan disebabkan oleh tekanan, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan arogansi. Keenam elemen tersebut saling berkaitan dalam mendorong individu melakukan tindakan fraud, termasuk dalam pengelolaan keuangan sektor publik seperti dana desa.Tekanan dapat muncul dari kebutuhan ekonomi, tuntutan sosial, maupun target pekerjaan yang harus dicapai oleh aparatur desa. Kondisi tersebut dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan tidak etis apabila tidak mampu mengelola tekanan secara baik. Selain itu, kesempatan untuk melakukan fraud juga semakin besar ketika sistem pengendalian internal dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa masih lemah. Kelemahan pengawasan tersebut memungkinkan aparatur desa memanfaatkan celah dalam sistem untuk melakukan penyimpangan anggaran. Rasionalisasi menjadi faktor lain yang memperkuat terjadinya kecurangan, di mana individu berusaha membenarkan tindakan yang dilakukan dengan alasan tertentu agar terlihat wajar dan dapat diterima. Selanjutnya, kapabilitas menunjukkan kemampuan individu dalam memahami sistem dan memanfaatkan kelemahan yang ada untuk melakukan serta menyembunyikan tindakan fraud. Kolusi antaraparatur desa maupun dengan pihak lain juga dapat memperbesar peluang terjadinya penyimpangan karena tindakan dilakukan secara bersama-sama sehingga lebih sulit terdeteksi. Sementara itu, arogansi mencerminkan sikap merasa memiliki kekuasaan dan menganggap bahwa aturan yang berlaku tidak dapat menjangkau dirinya. Berdasarkan teori Fraud Hexagon, semakin tinggi faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud, maka kualitas pengelolaan dana desa cenderung semakin menurun [12][6]. Pengelolaan dana desa yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel dapat terganggu akibat munculnya perilaku tidak etis dari aparatur desa. Oleh karena itu, elemen-elemen dalam Fraud Hexagon diduga memiliki pengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana.

H 1 : Elemen Fraud hexagon berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran dana desa

Pengaruh Love of money terhadap Pengelolaan Dana Desa

Love of moneymerupakan perilaku seseorang terhadap uang yang dianggap sebagai simbol kesuksesan dan kekuasaan. Semakin tinggi kecintaan seseorang terhadap uang, semakin besar peluang mereka untuk melakukan tindakan tidak etis demi mendapatkan materi[18]. Kecintaan terhadap uang yang berlebihan mendorong perilaku oportunistik, terutama ketika dihadapkan pada kesempatan dan lemahnya sistem pengendalian internal [23]. Dalam konteks pengelolaan dana desa, aparatur desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun, apabila individu memiliki kecintaan yang berlebihan terhadap uang, maka muncul kecenderungan untuk memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang dimiliki demi memperoleh keuntungan pribadi. Perilaku tersebut dapat memicu tindakan oportunistik, terutama ketika dihadapkan pada lemahnya pengawasan dan sistem pengendalian internal yang kurang efektif. Semakin tinggi tingkat Love of Money yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut melakukan tindakan tidak etis, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan anggaran, maupun tindakan koruptif lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi materialistis dapat mempengaruhi integritas aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Akibatnya, pengelolaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dapat mengalami penyimpangan dan tidak berjalan secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut, Love of Money diduga memiliki pengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana desa karena tingginya orientasi terhadap uang dapat mempengaruhi perilaku etis aparatur desa dalam mengelola keuangan publik.

H 2 : Love of money berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran dana desa.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, maka digambarkan hipotesisnya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu sumber data yang diberikan kepada pengumpul data secara langsung seperti kuesioner. Data primer dinilai lebih akurat dan andal karena didapatkan dalam waktu yang panjang, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, serta penelitian juga terlibat langsung dalam proses pengumpulan data.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 19 desa di Kecamatan Tanggulangin dengan total sebanyak 165 pegawai. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu seperti aparatur desa yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dan mempunyai jabatan yang tinggi untuk meminimalisir self assesment dalam penilaian kuesioner. Jumlah sample yang diteliti yaitu sebanyak 76 responden.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah strategi atau pendekatan yang digunakan peneliti untuk memperolah data dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei angket atau kuesioner yang bertujuan untuk memperoleh data primer.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan suatu objek kegiatan yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dengan cara diukur dan diamati sehingga mendapatkan informasi atau memahami hubungan sebab akibat suatu fenomena yang telah diteliti. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Berikut merupakan tabel operasional variabel.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam konsep fraud hexagon, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rationalization), kemampuan (capabiltity), arogansi (arrogance), dan kolusi (collusion) memiliki pengaruh terhadap kualitas pengelolaan anggaran dana desa di kecamatan Tanggulangin. Semakin tinggi tekanan yang dialami aparat desa, semakin besar peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, serta didukung oleh adanya pembenaran perilaku, kemampuan untuk melakukan kecurangan, sikap arogan, dan praktik kolusi. Sementara Love of money dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kecintaan seseorang terhadap uang tidak secara langsung mempengaruhi kualitas pengelolaan anggran dana desa di kecamatan Tanggulangin. Artinya perilaku kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa tidak hanya dipengaruhi oleh orientasi individu terhadap uang, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti integritas moral, nilai etika, komitmen terhadap tanggung jawab, serta efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam pemerintahan desa.