No.	Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah penerima
1.	Balongbendo	20	142 orang
2.	Buduran	15	115 orang
3.	Candi	24	107 orang
4.	Gedangan	15	62 orang
5.	Jabon	13	66 orang
6.	Krembung	19	110 orang
7.	Krian	19	130 orang
8.	Porong	12	70 orang
9.	Prambon	20	139 orang
10.	Sedati	16	89 orang
11.	Sidoarjo	10	69 orang
12.	Sukodono	19	30 orang
13.	Taman	16	120 orang
14.	Tanggulangin	18	140 orang
15.	Tarik	20	215 orang
16.	Tulangan	22	210 orang
17.	Waru	17	50 orang
18.	Wonoayu	23	133 orang
Jumlah		318	1.997

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo (2025)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ada 18 kecamatan dan 318 desa dengan penerima bansos sejumlah 1.997 orang pada tahun 2025. Pemerintah melaksanakan kewajibannya dengan baik, seperti pemberian program bansos sudah merujuk kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan, yakni warga yang kurang mampu dan tidak berpenghasilan. Pemerintah ikut andil saat proses pelaksanaan program bansos dengan mengawasi program ini agar bantuan yang diberikan dapat tersalurkan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya sehingga meminimalisir ketidaksesuaian dalam pemilihan penerima bantuan sosial.

Indikator pemahaman mengenai program bantuan sosial digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif pemahaman masyarakat tentang program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, khususnya kepada masyarakat KPM. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kabupaten Sidoarjo.

“Pelaksanaan bantuan sosial di Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan sangat baik dan sudah tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Kami juga terus melakukan pemantauan terkait pelaksanaan program ini, untuk memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan dengan benar kepada masyarakat yang seharusnya menerima, mengingat potensi kesalahan dalam pemilihan penerima bantuan. ” (Hasil wawancara pada 29-10-2025).

Hasil wawancara peneliti dengan narasumber mengenai pemahaman program bantuan sosial di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa selama program bantuan sosial ini dilaksanakan, pelaksanaannya sudah cukup baik dan telah mengarah kepada masyarakat yang memang berhak menerima bantuan tersebut. Selain itu, petugas yang menangani program bantuan sosial juga aktif melakukan pengawasan serta monitoring untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan dalam proses pemilihan penerima bantuan sosial.

Dari aspek ketepatan sasaran, Pemerintah berusaha meyakinkan bahwa bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan melalui metode pembaruan data penerima bansos. Proses pembaruan ini dilakukan dengan mengacu pada data lama yang telah tersedia serta tambahan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Nama penerima bansos yang baru dapat timbul secara tiba-tiba tanpa melalui proses penyampaian dari pihak kecamatan atau desa, karena data tersebut diperbarui atau ditetapkan langsung oleh BPS sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Tanda ukur untuk bantuan sosial ditujukan kepada individu yang kurang mampu, yang masih memiliki tanggungan untuk pendidikan anak-anak mereka, dan kita juga memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat tersebut untuk menjaga kesehatan mereka. Selain itu, orang-orang yang tidak mendapatkan pendapatan dan yang sudah berusia lanjut juga berhak menerima bantuan sosial. Mengenai data, itu berasal dari data sebelumnya dan juga terdapat penambahan dari BPS, di mana ada nama-nama yang tiba-tiba muncul sebagai penerima tanpa adanya pengajuan dari kita. (Hasil wawancara 29-10-2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa ketepatan sasaran sudah terlaksana dengan baik karena warga yang berhak menerima bantuan sosial adalah warga yang memang kurang mampu yang merupakan lansia dan orang tidak berpenghasilan. Selain itu metode pembaruan data mencakup verifikasi perubahan status penerima bansos. Jika seorang penerima bansos meninggal dunia, maka statusnya akan dihentikan, dan pemerintah desa dapat mengajukan penggantinya, terutama jika dalam rumah tangga tersebut masih ada anggota keluarga yang membutuhkan. Ahli waris dari penerima bantuan yang telah meninggal dunia juga dapat diusulkan sebagai penerima baru, namun harus melalui beberapa proses verifikasi terlebih dahulu.

“Kadang ada penerima bantuan yang putus di tahun itu karena perubahan status itu tidak bisa berubah, misal ada penerima yang meninggal dunia baru bisa verifikasi data kemudian bisa nambah penerima yang diajukan sebagai pengganti warga yang meninggal dunia untuk diteruskan menerima bantuan sosial.” (Hasil wawancara 29-10-2025).

Selain itu, adapun masyarakat yang mengeluh tentang adanya bantuan sosial yang merupakan warga dikatakan masih mampu tetapi tetap menerima bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi data penerima manfaat atau bansos masih menjadi titik lemah utama dalam pengelolaan bansos. Meskipun dinyatakan ketepatan sasaran sudah cukup baik, tetapi hal seperti itu masih ada banyak di kalangan masyarakat. Hal itu tidak hanya menimbulkan masalah manajeria, tetapi juga berdampak pada keseimbangan sosial di masyarakat karena memicu rasa kebencian dan rasa ketidakpuasan terhadap program bantuan sosial.

"Tetangga saya lebih mampu daripada saya, tapi justru dapat bantuan. Sedangkan saya baru menerima setelah mengajukan berkali-kali. Saya sudah mengajukan minta di daftarkan ke pak RT, tetapi sampai saat ini juga belum dapat. Saya berharap sekali karena saya kerjanya buruh dan gajinya tidak seberapa, untuk makan saja susah dan anak-anak saya masih sekolah. Saya merasa iri sama tetangga saya yang hidupnya mewah tetapi mendapat bantuan sembako dan uang. Saya harap pemerintah menyurvei kehidupan warga yang benar-benar membutuhkan bukan hanya dari selembar kertas. Bantuan ini sangat membantu, tapi kadang tidak jelas kapan cairnya, sehingga kami sulit mengatur kebutuhan sehari-hari "

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa terdapat berbagai pandangan masyarakat mengenai manfaat bansos. Pernyataan ini menegaskan pentingnya konsistensi distribusi sebagai faktor kepercayaan publik. Dari sisi data statistik, dokumen APBD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa realisasi anggaran bansos dalam kurun waktu 2020–2023 cenderung stagnan, bahkan mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi. Misalnya pada tahun 2021, realisasi hanya mencapai sekitar 82% dari total anggaran, sementara pada 2023 turun hingga 78%. Angka ini mengindikasikan adanya permasalahan sistemik dalam pengelolaan, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan.

Selain itu, temuan lapangan menyatakan bahwa penerapan aplikasi SIPRAJA sebagai pembaruan digital masih menghadapi beberapa hambatan. Beberapa desa yang jauh dari pusat kota mengalami kesulitan jaringan internet, sehingga proses pemeriksaan data penerima manfaat menjadi terhambat. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal aplikasi, tetapi juga kesiapan sarana dan pengetahuan digital masyarakat. Data lain menunjukkan bahwa program PKH memang memberikan dampak positif terhadap kepatuhan keluarga dalam hal pendidikan dan kesehatan. Anak-anak dari keluarga penerima PKH lebih rutin bersekolah dan mengakses layanan kesehatan. Namun, dampak ini baru terlihat di sebagian kecil penerima manfaat, sedangkan dalam skala makro pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan masih terbatas.

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi utama dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial. Program bantuan sosial menjadi salah satu program prioritas yang dilaksanakan setiap tahun, dengan tujuan utama menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Sosial memperoleh alokasi anggaran bantuan sosial sebesar Rp. 96,13 miliar. Namun, realisasi penyaluran hingga pertengahan tahun baru mencapai Rp. 360 juta atau sekitar 0,37%. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara perencanaan dan implementasi anggaran. Indikator kemiskinan selalu menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Berbagai kebijakan pun telah diupayakan dalam hal mengentaskan masalah kemiskinan di Jawa Timur, terutama di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Saat ini pemerintah memiliki target untuk mengentaskan kemiskinan dimulai dari cakupan paling bawah, yakni kemiskinan ekstrem .

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran, antara lain:

Beberapa penerima manfaat juga menunjukkan bahwa sebagian bantuan belum diterima secara rutin. Ada yang mengaku hanya mendapatkan bantuan pada awal tahun, sementara bulan-bulan berikutnya tidak ada informasi lebih lanjut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap program bansos. Dari dokumen realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo, terlihat bahwa anggaran bansos pada 2022–2023 mengalami penurunan serapan dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Pola ini konsisten dengan data BPS yang menunjukkan meskipun angka kemiskinan menurun, efektivitas penggunaan dana masih belum optimal.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2024 mencapai lebih dari 14.000 keluarga. Sebagian besar penerima berada di wilayah pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Dari hasil observasi, mayoritas KPM bekerja di sektor informal, seperti buruh harian, pedagang kecil, dan pekerja serabutan. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran program bantuan sosial memang diarahkan pada kelompok rentan ekonomi yang membutuhkan perlindungan sosial. Selain itu, terdapat pula penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang memperoleh bantuan berupa saldo elektronik untuk membeli kebutuhan pokok di e-warung yang telah ditunjuk. Meskipun sistem ini dinilai lebih transparan, beberapa informan mengaku kesulitan karena tidak semua desa memiliki e-warung yang lengkap, sehingga penerima harus menempuh jarak jauh hanya untuk mencairkan bantuan.

Program BLT yang dialokasikan untuk membantu masyarakat terdampak inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok juga belum berjalan optimal [27]. Observasi di salah satu kecamatan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil keluarga yang sudah menerima BLT pada awal tahun 2024. Sebagian lainnya masih menunggu pencairan karena keterlambatan proses administrasi. Namun, bagi yang sudah menerima, bantuan sebesar Rp. 600.000 per bulan sangat membantu meringankan beban pengeluaran, terutama untuk membeli kebutuhan pangan dan biaya sekolah anak.

Program BPNT di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 baru terealisasi sebagian kecil dari anggaran yang dialokasikan. Menurut data dokumentasi, penyerapan baru mencapai sekitar 15% hingga triwulan kedua. Hambatan utama adalah validasi data penerima yang belum selesai, serta keterbatasan infrastruktur digital. Beberapa informan menyatakan bahwa sering terjadi masalah teknis dalam transaksi elektronik di e-warung, seperti mesin EDC yang rusak atau jaringan internet yang tidak stabil.

Hasil wawancara dengan salah satu pendamping PKH menyebutkan bahwa program ini cukup membantu meningkatkan kepatuhan keluarga dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Banyak keluarga penerima yang lebih rutin membawa anak mereka ke posyandu dan memastikan anak tetap bersekolah. Namun, dari sisi administrasi, masih terdapat hambatan berupa keterlambatan transfer dana serta perbedaan nominal bantuan yang diterima antar-KPM. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat, meskipun sebenarnya perbedaan tersebut terkait jumlah komponen yang ditanggung dalam keluarga (misalnya jumlah anak sekolah atau lansia).

Jika dikaitkan dengan teori Stewardship, maka aparat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dalam memastikan bansos tepat sasaran. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme teori dan praktik di lapangan. Keterbatasan SDM, tumpang tindih data, serta kurangnya koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan utama. Di sisi lain, pendekatan New Public Management menuntut adanya ukuran kinerja yang lebih konkret. Dalam hal ini, indikator tidak cukup hanya berupa persentase serapan anggaran, melainkan juga kepuasan penerima manfaat dan penurunan angka kemiskinan.